Eks Jurnalis Rusia Ngaku Disuruh Ganggu Stabilitas Lithuania 

Kasem yang merupakan warga Latvia mengaku tidak ingin kembali ke Rusia. Ia juga menyesal telah bekerja untuk Sputnik Lithuania yang menjadi alat propaganda Moskow dengan tujuan utama merusak stabilitas Lithuania. 

"Apa yang kami hadapi sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan jurnalisme. Ini adalah sebuah propaganda klasik. Saya bekerja di kantor editorial yang tujuan utamanya adalah merusak stabilitas Lithuania. Namun, saya tidak punya kedekatan dengan Latvia," ungkapnya, dikutip LSM.

Selama ini ia bekerja hanya untuk uang dan bukan karena terjebak oleh ideologi tertentu. Ia mengaku mendapatkan gaji tinggi hingga beberapa ribu euro per bulan dan diberikan mobil serta apartemen. 

"Saya tidak berpikir perang akan dimulai. Saya sejujurnya tidak berpikir perang tersebut benar-benar akan dilanjutkan. Ini yang menjadi alasan utama saya untuk meninggalkan Rusia, tapi saya tidak pergi begitu saja dan menunggu hingga akhir 2022," sambungnya. 

Kasem menambahkan bahwa propaganda ini langsung diarahkan dari Kantor Staf Kepresidenan Rusia, berasal dari Kepala Deputi Pertama Staf Kepresidenan Aleksei Gromov. 

"Mereka selalu melakukan pertemuan setiap Kamis, di mana Kepala Sputnik Dmitry Kiselyov, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Maria Zakharova, dan pimpinan agen dan televisi propaganda lainnya berpartisipasi," ujarnya, dilansir LRT.

"Gromov adalah sosok yang bertanggung jawab dalam urusan peredaran informasi di Rusia dan seluruh dunia. Dia menjelaskan bagaimana mereka harus dipresentasikan dan bagaimana ini semua harus disajikan," tambahnya. 

Ia juga kerap diharuskan menjadi pembawa acara sebuah acara talk show bersama Maria Zakharova. Ia menambahkan semua candaan dan perkataan di dalam acara tersebut sudah diatur sedemikian rupa. 

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Gabrielius Landsbergis mengecam keabsahan pilpres Rusia di tengah pembatasan kepada hak-hak politik warga sipil. Ia menyebut bahwa pemilu tersebut sebagai lelucon tragis. 

"Hukum tidak dapat tumbuh dari kekacauan dan legitimasi tidak dapat diakui secara internasional dari sebuah pemaksaan, opresi, dan kecurangan. Maka dari itu, kami tidak menganggap dan tidak dapat menyebut proses ini sebagai pemilu, karena ini lebih kepada lelucon tragis," tegasnya. 

Ia menyebut bahwa proses pemungutan suara tidak adil dan bebas, serta tidak memenuhi segala standar demokrasi dan peraturan hukum. 

"Selama Rusia terus melanjutkan agresi militer di Ukraina, Rusia terus memberikan tekanan kepada oposisi, memberangus suara media independen, melanggar komitmen internasional, tidak mengundang pengawas dari OSCE dalam memonitor pilpres," sambungnya.