Eks Presiden Korsel Moon dan Yoon Akan Diadili Bersamaan

Setelah menerima yurisdiksi, Pengadilan Distrik Pusat Seoul akan secara serentak menggelar persidangan pidana terhadap dua mantan presiden Korsel tersebut. Jadwal terperinci kasus Moon belum diumumkan, tetapi ada kemungkinan bahwa kedua mantan presiden itu akan muncul di pengadilan pada hari yang sama. 

Moon masih dapat meminta pemindahan kasusnya ke pengadilan lain. Namun, pengacara Moon mengumumkan bahwa belum ada yang diputuskan mengenai potensi pemindahan.

"Jaksa atau terdakwa dapat mengajukan permohonan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk menangani kasus mereka. Hal ini jika mereka menganggap mustahil untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak karena sifat pelanggaran, sentimen masyarakat di distrik tersebut, keadaan persidangan, atau keadaan lainnya," demikian bunyi Pasal 15 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Korsel.

Nantinya, ini akan menjadi persidangan pidana yang dilakukan secara serentak terhadap dua mantan presiden dalam 29 tahun terakhir. Pada 1996, mantan Presiden Chun Doo-hwan dan Roh Tae-woo muncul di pengadilan atas tuduhan pemberontakan, penyuapan, dan korupsi.

Sidang untuk mantan Presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak juga diadakan pada periode yang bersamaan pada 2018. Namun, Park yang sidangnya atas tuduhan penyalahgunaan kekuaasaan dan korupsi dimulai lebih dulu. Ia berhenti menghadiri sidang tersebut dan tidak pernah secara fisik berada di pengadilan pada waktu yang sama dengan Lee.

Sementara itu, Lee didakwa atas 16 tuduhan. Ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan pajak, pelanggaran hukum pemilu, dan pembocoran rahasia pemerintah.

Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju mendakwa Moon atas tuduhan korupsi. Ia dituduh menerima suap senilai 223 juta won (sekitar Rp2,6 miliar) dari mantan anggota parlemen Lee Sang-jik terkait pekerjaan mantan menantunya di maskapai Thai Eastar Jet. Mantan menantu Moon itu diangkat sebagai eksekutif perusahaan maskapai tersebut tanpa pengalaman atau kualifikasi yang relevan dalam industri penerbangan.

Dalam kasus Yoon, jaksa penuntut berpendapat bahwa Yoon bermaksud mengatur pemberontakan dengan tujuan menumbangkan konstitusi negara, saat ia mengumumkan darurat militer. Namun, Yoon membantah dakwaan itu. Menurutnya, dakwaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum.

"Kesaksian dari mereka yang dituntun oleh otoritas investigasi untuk menyatakan tindakan darurat militer sebagai pemberontakan, dimasukkan dalam dakwaan tanpa verifikasi yang tepat," kata Yoon dalam sidangnya pada 14 April 2025, dikutip dari KBS World.