6 Mahasiswa Iran Dikeluarkan Usai Terlibat Aksi Protes

Komite Disiplin Universitas Teknologi Sharif memutuskan memberhentikan enam mahasiswa setelah menyelidiki keterlibatan mereka dalam aksi demonstrasi yang berlangsung sejak akhir 2025.

Pihak kampus menuduh para mahasiswa mengadakan pertemuan tanpa izin dan melakukan kegiatan yang melanggar aturan disiplin universitas. Sebagian dari mereka disebut terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan protes terhadap pemerintah.

Gelombang demonstrasi yang menjadi latar belakang kasus ini bermula pada Desember 2025 akibat meningkatnya biaya hidup. Aksi tersebut kemudian meluas menjadi protes besar di sejumlah kota dan kampus di Iran hingga awal 2026.

Hingga kini belum ada kepastian apakah para mahasiswa yang dikeluarkan juga akan menghadapi proses hukum di luar mekanisme disiplin kampus.

Selain dikeluarkan, beberapa mahasiswa juga dilaporkan mendapat larangan melanjutkan pendidikan tinggi selama maksimal lima tahun.

Pihak kampus menuduh sebagian mahasiswa menggunakan simbol Singa dan Matahari di area universitas. Simbol itu merupakan lambang resmi Iran sebelum Revolusi Islam 1979 dan kerap dikaitkan dengan kelompok oposisi di luar negeri.

Aktivitas di media sosial juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian sanksi. Kelompok mahasiswa menilai keputusan itu menunjukkan makin ketatnya pengawasan terhadap ekspresi politik di kalangan mahasiswa.

Kasus pengeluaran di Universitas Teknologi Sharif menambah daftar panjang tindakan disiplin terhadap mahasiswa yang terlibat kegiatan politik di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa mahasiswa di berbagai kampus lain juga menghadapi penyelidikan atau pembatasan akses pendidikan karena kegiatan yang dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Para pengamat menilai kebijakan tersebut dapat memengaruhi iklim kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat di lingkungan perguruan tinggi. Kekhawatiran juga muncul karena sebagian sanksi dijatuhkan melalui mekanisme internal kampus yang dinilai kurang transparan.

Kelompok hak asasi manusia terus mendesak agar kasus para mahasiswa itu mendapat perhatian internasional serta ditangani melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak atas pendidikan.