Gegara Rusia dan China, Korea Utara Lolos dari Sanksi DK PBB

China dan Rusia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa mereka menolak penerapan lebih banyak sanksi kepada Korea Utara. Keduanya lebih menekankan pentingnya dialog baru antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Pada sanksi terakhir, pada Desember 2017, Dewan Keamanan PBB membatasi ekspor bahan bakar ke Korea Utara.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, menyalahkan AS atas ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea saat ini. Amerika Serikat disebut telah mengabaikan inisiatif positif Korea Utara selama pembicaraan dengan pemerintahan Donald Trump pada 2018 dan 2019.

Zhang menegaskan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab untuk melanjutkan dialognya dengan Pyongyang. Perang Korea yang diakhiri dengan gencatan senjata bukannya dengan perjanjian damai juga disebut sebagai penyebab berkepanjangannya perselisihan antara Korea Selatan dan Korea Utara.

“Situasi di semenanjung (Korea) telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama karena kegagalan kebijakan AS dan kegagalan untuk menegakkan hasil dialog sebelumnya,” kata Zhang Jun, dilansir dari Associated Press.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyatakan bahwa penambahan sanksi untuk Korea Utara akan membawa penyelesaian konflik ini ke jalan buntu. Ia mengatakan, penerapan sanksi merupakan langkah yang tidak efektif dan tidak manusiawi. 

"Penguatan tekanan sanksi terhadap Pyongyang bukan hanya tidak berguna tetapi juga sangat berbahaya dari segi konsekuensi kemanusiaan yang diakibatkan tindakan tersebut," Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Alekseevich Nebenzya, dilansir dari CNN.

Menanggapi veto Rusia dan China, perwakilan AS, Jepang dan Korea, mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam veto tersebut. Veto tersebut dianggap berbahaya bukan hanya karena merusak resolusi Dewan Keamanan PBB, tapi juga dianggap merusak keamanan kolektif. Korea Utara dikhawatirkan akan terus melanjutkan uji coba senjata nuklirnya yang akan terus memicu tensi di kawasan.

Rencana untuk menambah sanksi terhadap Korea Utara ini merupakan respon dari uji coba peluncuran misil antar benua yang dilakukan negara tersebut pada Rabu (25/5/2022). Peluncuran tersebut tercatat sebagai yang ke-17 oleh Korea Utara pada tahun ini.

Resolusi yang dirancang pada hari Kamis tersebut rencananya akan mengurangi ekspor minyak mentah ke Korea Utara dari 4 juta barel per tahun menjadi 3 juta barel, dan ekspor produk minyak olahan dari 500.000 barel per tahun menjadi 375.000 barel. Ekspor bahan bakar mineral, minyak mineral, lilin mineral dan jam tangan Korea Utara juga akan dilarang.

Selain sanksi ekspor-impor, resolusi tersebut juga mengatur pembekuan aset global pada satu individu dan tiga perusahaan Korea Utara. Salah satu yang dikenai sanksi adalah, kelompok peretas Lazarus Group yang dijalankan pemerintah Korea Utara. Kelompok ini dituduh telah melakukan berbagai kejahatan siber seperti spionase dunia maya, pencurian data, perampokan moneter, dan operasi malware yang telah merugikan banyak pihak, dilansir dari Associated Press.