Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, (26/10/2025). (dok. Setpres)
Situasi politik Malaysia mulai memanas. Pemilihan umum Negeri Jiran baru akan dilaksanakan pada Februari 2028, tetapi pemilihan umum untuk majelis negara bagian Johor pada 11 Juli dan Negeri Sembilan pada 1 Agustus, dapat memberikan indikasi awal tentang nasib pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Pemilu di kedua negara bagian tersebut dengan cepat berkembang menjadi lebih dari sekadar referendum awal yang tidak disengaja tentang kepemimpinan Anwar dan koalisi Pakatan Harapan (PH) yang memimpin Pemerintahan Persatuan.
Pemilu tersebut juga diharapkan memberikan gambaran awal tentang penataan ulang politik yang masih dalam proses di antara tiga partai politik etnis Melayu Malaysia.
Channel News Asia memberitakan, jika penataan ulang baru ini mendapatkan dukungan publik, dampaknya akan menyebar jauh melampaui kedua negara bagian tersebut, dengan konsekuensi serius bagi Anwar dan Pemerintahan Persatuan yang sedang menghadapi berbagai masalah.
Pemilu negara bagian dapat menentukan apakah Anwar akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai perdana menteri penuh sejak menjabat pada November 2022, atau ia mungkin terpaksa menyerukan pemilihan umum dini di luar kendalinya.