Pemerintah Swedia memutuskan untuk menurunkan ambang batas usia pertanggungjawaban pidana menjadi 13 tahun. Langkah tegas ini diambil menyusul kondisi keamanan nasional yang dinilai krisis, terutama akibat maraknya eksploitasi anak oleh kelompok kriminal terorganisir. Kelompok kejahatan ini kerap merekrut anak-anak di bawah 15 tahun melalui aplikasi pesan terenkripsi untuk melakukan aksi penembakan dan pengeboman. Mereka dengan sengaja memanfaatkan celah hukum karena menyadari bahwa anak-anak tersebut tidak dapat dijebloskan ke penjara.
Menteri Kehakiman Swedia, Gunnar Strömmer, menjelaskan bahwa perubahan aturan ini merupakan respons atas eskalasi ancaman di tengah masyarakat.
"Masyarakat dan kejahatan telah berubah secara fundamental," ujarnya, dilansir Arab News.
Ia menyoroti tren memprihatinkan di mana anak muda kini lebih sering terlibat dalam penggunaan senjata api dan bahan peledak yang sangat membahayakan nyawa publik. Kebijakan baru ini secara khusus menargetkan kejahatan berat dengan ancaman minimal empat tahun penjara, seperti pembunuhan, pemerkosaan parah, pengeboman besar, serta pelanggaran senjata api tingkat tinggi. Melalui aturan ini, pengadilan berwenang menjatuhkan vonis satu hingga tiga tahun penjara bagi pelaku berusia 13 tahun, dan tiga hingga empat tahun penjara bagi remaja berusia 14 tahun.
Selain batas usia, reformasi hukum ini juga merombak sistem pengurangan hukuman bagi narapidana muda untuk mencegah mereka mengulangi tindak pidana. Pelaku kejahatan yang berusia 18 hingga 20 tahun tidak akan lagi mendapatkan diskon masa tahanan atas dasar usia muda. Sementara itu, pengurangan hukuman bagi remaja berusia 15 hingga 17 tahun akan dipangkas drastis, disesuaikan dengan tingkat keparahan kejahatan mereka. Batas hukuman maksimal bagi individu di bawah 18 tahun juga ditingkatkan dari 14 tahun menjadi 18 tahun penjara, meskipun hukuman penjara seumur hidup tetap tidak diberlakukan untuk kelompok usia ini.
Menteri Strömmer kembali menegaskan bahwa reformasi ini bukan semata-mata soal pemberian hukuman, melainkan upaya menyeluruh untuk melindungi warga.
"Kita harus melindungi orang-orang di masyarakat kita dari kekerasan yang mengancam jiwa, memberikan ganti rugi yang lebih baik bagi korban kejahatan, dan pada saat yang sama merawat serta merehabilitasi anak-anak ini jauh lebih baik daripada yang kita lakukan saat ini," tambahnya, dilansir Irish Legal.
Strategi ini diharapkan mampu memutus rantai kekerasan sekaligus menghentikan taktik para pemimpin geng yang menggunakan anak-anak sebagai perisai untuk menghindari jerat hukum.