Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria menerima draf undang-undang baru yang menghapus pembatasan hak asasi manusia era pemerintahan terdahulu, pada Senin (14/9/2026). Langkah legislasi ini menjadi upaya resmi Budapest mengakhiri aturan yang membatasi kelompok minoritas.
Langkah hukum ini diambil untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar kesetaraan internasional. Perubahan kebijakan tersebut sekaligus menjadi titik balik keterbukaan bagi Hungaria.
Menteri Urusan Sosial dan Keluarga Hungaria, Vilmos Kátai-Németh, menyerahkan draf aturan perlindungan anak terbaru. RUU ini menghapus larangan pembahasan homoseksualitas dan perubahan gender bagi warga di bawah usia 18 tahun. Fokus aturan kini dialihkan pada pencegahan bahaya yang merusak moral anak.
"Kami mengambil sikap tegas tanpa kompromi terhadap konten media anak di bawah umur yang mempromosikan kekerasan seksual, manipulasi, dan eksploitasi," kata Perdana Menteri Peter Magyar, dikutip dari Times of Israel.
Selain mengatur media, RUU ini menata pedoman pendidikan serta melarang iklan komersial dan kampanye politik yang mengganggu psikologis anak. Kebijakan ini sekaligus mencabut aturan lama yang menghalangi kegiatan publik kelompok minoritas.
Pada 2021, pemerintahan mantan Perdana Menteri Viktor Orban memberlakukan undang-undang konservatif yang melarang promosi homoseksualitas kepada anak-anak. Kebijakan pembatasan tersebut sejak awal menuai penentangan dari aktivis HAM karena dinilai diskriminatif.
Pemerintah lama tetap mempertahankan pasal kontroversial tersebut meski dikritik oleh dunia internasional.
"Undang-undang tersebut dibuat semata-mata untuk melindungi anak-anak," kata Viktor Orban.
Sengketa hukum ini diputus oleh Mahkamah Kehakiman Uni Eropa pada April 2026. Pengadilan tertinggi Eropa menyatakan aturan era Orban melanggar hukum kawasan karena memicu stigmatisasi serta marginalisasi terhadap kelompok minoritas.
Kekuasaan Viktor Orban selama 16 tahun berakhir setelah kalah dalam pemilihan umum pada April 2026. Kemenangan oposisi pimpinan Perdana Menteri Peter Magyar membuka jalan bagi pemulihan tata kelola negara dan penegakan hukum modern.
"Tujuan kami adalah mewujudkan Hungaria yang bebas, berjiwa Eropa, berfungsi dengan baik, dan manusiawi," ujar Peter Magyar.
Reformasi hukum ini bertujuan menghindari sanksi finansial sekaligus mencairkan dana pendidikan Uni Eropa sebesar 500 juta euro (Rp10,19 triliun) yang sempat dibekukan. Penuntasan kewajiban regional ini diharapkan memperkuat posisi Hungaria di Eropa.