Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri India memanggil Georg Enzweiler, wakil kepala misi kedutaan Jerman pada Sabtu (23/3/2024). Hal itu dilakukan untuk menyampaikan protes atas komentar Jerman terkait penangkapan pemimpin oposisi.
Pihak berwenang India pada pekan ini menangkap Katua Menteri Delhi Arvind Kejriwal, pejabat senior dari oposisi Partai Aam Aadmi (AAP). Dia ditangkap atas tuduhan korupsi terkait kebijakan minuman keras.
Dilansir DW, pada Jumat, Sebastian Fischer, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, mengatakan negaranya mengamati proses hukum penangkapan tersebut.
“Kami berasumsi dan berharap bahwa standar yang berkaitan dengan independensi peradilan dan prinsip-prinsip dasar demokrasi juga akan diterapkan dalam kasus ini,” kata Fischer, seraya menambahkan bahwa Kejriwal berhak atas persidangan yang adil dan tidak memihak seperti orang lain.
Menanggapi komentar itu, Kementerian Luar Negeri India mengatakan pernyataan tersebut mengganggu proses peradilan dan merusak independensi peradilan India. Kementerian itu menggambarkan India sebagai negara demokrasi yang dinamis dan kuat dengan supremasi hukum.
“Asumsi bias yang dibuat mengenai hal ini sangat tidak berdasar"
India dan Jerman secara umum memiliki hubungan yang sehat, dan kedua negara baru-baru ini semakin dekat dalam isu-isu strategis seperti teknologi pertahanan.
Dilansir The Times of India, Direktorat Penegakan Hukum menangkap Kejriwal terkait kebijakan minuman keras yang pernah belaku di Delhi. Investigasi terhadap kasus tersebut fokus pada jaringan perantara, pengusaha, dan politisi yang disebut sebagai "Kelompok Selatan".
Kasus itu terkait pada margin keuntungan yang sangat tinggi yang diberikan untuk pengecer dan pedagang grosir. Pengecer mendapatkan keuntungan sebesar hampir 185 persen dan pedagang grosir sebesar 12 persen.
Dalam kasus tetsebut dia dituduh sebagai konspirator. AAP dan para menterinya dituduh menerima suap sebesar 1 miliar rupee (Rp189,1 miliar) dari kontraktor minuman keras. Dia akan berada dalam penahanan hingga 28 Maret 2024 untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai keterlibatannya.
Sikap India mengenai masalah ini menggarisbawahi komitmennya untuk menegakkan proses hukum dan memastikan peradilan yang adil bagi semua individu yang terlibat.
Pemanggilan diplomat terjadi saat ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di Delhi untuk hari kedua. Demonstran menuntut pembebasan Kejriwal dan menuduh Perdana Menteri Narendra Modi memerintah negara seperti dalam keadaan darurat dan menggunakan lembaga penegak hukum untuk membungkam partai-partai oposisi sebelum pemilu bulan depan.
“(Penangkapan Kejriwal) adalah pembunuhan terhadap demokrasi. Bagi para pemimpin oposisi, penjara adalah aturannya dan jaminan adalah pengecualian,” kata Balbir Singh, menteri kesehatan Punjab, menuduh Modi dan Partai Bharatiya Janata yang berkuasa menjungkirbalikkan supremasi hukum.
Tuduhan menargetkan oposisi telah dibantah oleh parta tersebut dan mengatakan lembaga penegak hukum bertindak independen.
Pada hari Jumat, ratusan pendukung AAP dan beberapa pemimpin senior partai bentrok dengan polisi. Beberapa pengunjuk rasa mencoba membawa protes ke pusat kota Delhi, tapi polisi mencegah mereka melakukan hal tersebut. Setidaknya tiga lusin pengunjuk rasa ditahan.