Indonesia Bantah Normalisasi Hubungan dengan Israel terkait OECD

Iqbal turut menegaskan bahwa posisi Indonesia soal konflik di Jalur Gaza, yang sudah berlangsung selama enam bulan, masih tetap sama.

“Indonesia tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” tambah mantan Dubes RI untuk Turki tersebut.

Terkait OECD, Iqbal menjelaskan bahwa proses aksesi keanggotaan memang membutuhkan waktu panjang. Ada negara yang membutuhkan waktu 3 tahun, ada juga negara yang membutuhkan 5 tahun.

“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut,” tuturnya.

Menurut Iqbal, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam mempersiapkan peta jalan keanggotaan OECD. Indonesia harus mendapat dukungan dari seluruh anggota agar aksesinya diterima. 

“Roadmap keanggotaan, menurut rencana akan diadopsi bulan Mei depan. Dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia,” sambung dia.

Isu seputar normalisasi Indonesia-Israel bukan kali pertama ini mencuat. Sebelumnya, media Israel telah memberitakan bahwa Indonesia berencana meresmikan hubungannya dengan Israel pada Oktober 2023. Hanya saja, rencana itu ditunda karena serangan Hamas.

Media Israel bahkan mengunggah foto yang meperlihatkan Andi Widjajanto, dengan kapasitas sebagai utusan pemerintah, bertemu dengan sejumlah tokoh yang punya andil dalam Abraham Accrods atau perjanjian normalisasi negara-negara Islam dan Arab dengan Israel yang diinisiasi oleh eks Presiden Amerika Serikat Donald Trump.