Indonesia Kecam Pidato Presiden Prancis yang Sudutkan Islam

Ketika ditanyakan mengenai respons Indonesia terkait dorongan agar ikut memboikot produk-produk buatan Prancis di Tanah Air, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah tidak memberikan jawaban yang tegas. Menurutnya, itu semua sudah masuk ke ranah publik. 

"Apa yang disampaikan oleh pemerintah lebih pokok dan sifatnya lebih penting," ungkap pria yang akrab disapa Faiza itu melalui pesan pendek malam ini. 

Sedangkan, di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan justru mendorong warganya agar tidak membeli produk-produk buatan Prancis. Hal itu lantaran pidato Macron pada awal Oktober lalu dinilai menyudutkan Islam. Ketika itu, Macron bahkan menyebut kelompok separatis Islam merupakan suatu bahaya bagi Prancis.

Sebab, mereka dianggap memiliki hukum sendiri dan seolah-olah di atas hukum positif negara. Realita di lapangan, menurut Macron, kelompok ini menciptakan masyarakat sendiri yang berseberangan dengan masyarakat lainnya. 

Hal itu, menurut Erdogan, sebagai bentuk kebijakan pemerintah Prancis menoleransi dan mendorong munculnya sentimen anti-Islam. Erdogan juga mendorong para pemimpin negara di Benua Eropa agar berhenti mengampanyekan ujaran kebencian yang kini sedang dilakukan Macron. 

"Para politikus di Eropa seharusnya berani menghentikan kampanye kebencian yang dipimpin oleh Presiden Macron," ungkap Erdogan yang kembali meminta agar Macron mengecek kesehatan mentalnya pada Senin kemarin, seperti dilansir laman TRT World. 

Erdogan juga mendorong para pemimpin dunia melindungi komunitas Muslim bila terjadi persekusi terhadap mereka di Prancis. Meski Prancis memberlakukan kebijakan sekularisme, tetapi mereka memiliki delapan juta penduduk beragama Islam. 

Berkaca dari peristiwa yang menimpa guru sejarah Samuel Paty, Presiden Macron mengusulkan dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap kelompok Muslim. Ia melihat, kemunculan kelompok Islam separatis bisa memicu pembentukan masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan positif di Prancis. 

Macron melihat realita di lapangan, paham sektarian dipraktikkan dengan cara anak-anak tidak diizinkan menuntut ilmu di sekolah. Lalu, komunitas itu mencoba memasukkan nilai-nilai separatis itu dengan aktivitas olah raga, budaya, dan kegiatan masyarakat, sehingga mereka tidak membaur dengan masyarakat lainnya. 

Karena itu, sebelum akhir 2020, Macron sudah berencana mengajukan aturan ke parlemen. Isi undang-undang itu antara lain: 

• Melakukan monitor ketat terhadap organisasi olahraga dan asosiasi lainnya, sehingga mereka tidak menjadi sumber atau garda terdepan dalam mengajarkan Islam.
• Prancis akan mengakhiri program mengirim imam dari luar negeri.
• Meningkatkan pengawasan terhadap pendanaan yang masuk dari luar Prancis untuk membiayai masjid.
• Pembatasan aktivitas sekolah di rumah.

Selain itu, Macron mendorong pemerintah Prancis lebih memperhatikan sektor ekonomi dan sosial bagi para imigran, sehingga celah itu tidak dimanfaatkan kelompok radikal. 

Stasiun berita Al Jazeera, Minggu 25 Oktober 2020 melaporkan, dorongan agar memboikot produk buatan Prancis semula bergema di media sosial, dengan tagar  #BoycottFrenchProducts dalam Bahasa Inggris dan #NeverTheProphet yang tertulis dalam Bahasa Arab. Tagar itu sempat menjadi tren di beberapa negara seperti Kuwait, Qatar, Palestina, Mesir, Aljazair, Yordania, Arab Saudi, dan Turki. 

Dorongan di media sosial itu kemudian diwujudkan dalam aksi nyata. Di Kuwait misalnya, ketua dan anggota direksi Al-Naeem Cooperative Society telah memutuskan tak menerima semua produk buatan Prancis. Produk asal Prancis yang sudah tersedia di supermarket kemudian dikeluarkan. 

Aksi serupa juga dilakukan pemilik supermarket di Qatar dan Kuwait pada Minggu, 25 Oktober 2020. Produk rambut dan kecantikan asal Prancis tak lagi tersedia di rak. 

Di Arab Saudi, seruan memboikot produk-produk dari Prancis dimulai dengan tidak membeli di supermarket Carrefour dan jaringannya. Jurnalis Reuters yang berada di Saudi mendatangi dua supermarket asal Prancis itu pada Senin kemarin, namun supermarket itu tetap ramai didatangi warga. 

Perwakilan Carrefour di Prancis mengatakan, sejauh ini belum merasakan dampak apa pun dari seruan untuk memboikot produk mereka. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Prancis Franck Riester. 

Menurut Riester, terlalu dini untuk menyimpulkan berapa angka kerugian yang dirasakan Prancis usai muncul dorongan boikot sejak akhir pekan lalu. Namun, ia mengakui sejauh ini yang sudah mulai dirasakan adalah produk-produk pertanian. 

Selain produk pertanian, Prancis juga banyak mengekspor ke negara-negara dengan populasi muslim besar komoditas kendaraan bermotor dan retail.