Inggris Bersiap Larang Penggunaan Medsos bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Sebelum menyusun kebijakan tersebut, pemerintah Inggris melakukan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari guru, orang tua, perusahaan teknologi, hingga anak-anak dan remaja. Pemerintah menerima lebih dari 116 ribu tanggapan selama proses konsultasi berlangsung. Hasilnya menunjukkan kekhawatiran yang cukup besar terhadap dampak media sosial bagi anak-anak.

Sebanyak 83 persen orang tua yang berpartisipasi menyatakan risiko media sosial lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sementara itu, 90 persen mendukung penetapan usia minimum 16 tahun untuk mengakses platform media sosial.

Selain opsi larangan usia, pemerintah juga mengkaji sejumlah kebijakan lain, seperti pembatasan waktu penggunaan aplikasi, penerapan jam malam digital, hingga pembatasan fitur-fitur yang dirancang untuk membuat pengguna terus aktif di dalam platform.

Menteri Kebudayaan dan Media Inggris Lisa Nandy mengatakan tujuan utama kebijakan tersebut bukan sekadar membatasi akses, melainkan mengubah kebiasaan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak.

“Ini mengubah asumsi bahwa pada usia delapan, sembilan, sepuluh, atau sebelas tahun anak-anak harus berada di ruang-ruang itu karena semua teman mereka ada di sana, dan itu secara signifikan mengubah budaya,” ujarnya kepada BBC.

Pemerintah Inggris tidak bergerak sendirian dalam menyusun kebijakan tersebut. Australia menjadi salah satu negara yang dijadikan rujukan setelah lebih dulu menerapkan larangan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada Desember 2025.

Aturan di Australia mewajibkan platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook membatasi akses pengguna yang belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah.

Sejak kebijakan itu diterapkan, sejumlah negara lain, termasuk Indonesia, mulai mempertimbangkan langkah serupa. Kekhawatiran terhadap dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja menjadi alasan utama munculnya berbagai regulasi baru.

Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada Maret 2026. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah platform populer seperti TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X, YouTube, Bigo Live, dan Roblox.

Malaysia kemudian mengikuti langkah serupa dengan mulai memberlakukan aturan pembatasan akun media sosial bagi anak-anak sejak 1 Juni 2026. Platform dengan lebih dari delapan juta pengguna diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia dan memblokir pembuatan akun oleh pengguna di bawah 16 tahun.

Meski mendapat dukungan luas dari orang tua dan sebagian kalangan politik, rencana larangan media sosial bagi anak-anak masih memicu perdebatan di Inggris. Sejumlah psikolog dan peneliti menilai belum terdapat bukti ilmiah yang cukup kuat bahwa pelarangan media sosial secara langsung mampu mengatasi persoalan kesehatan mental pada anak dan remaja.

Sebagian pihak berpendapat bahwa pendidikan literasi digital, pengawasan orang tua, dan peningkatan keamanan platform digital tetap menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan pembatasan usia.

Di sisi lain, pemerintah menilai langkah yang lebih tegas perlu segera diambil karena berbagai risiko yang muncul di dunia digital terus berkembang. Selain persoalan kesehatan mental, anak-anak juga menghadapi ancaman perundungan siber, paparan konten berbahaya, hingga interaksi dengan orang asing secara daring.

Karena itu, pemerintah Inggris kini mengkaji kombinasi berbagai kebijakan, mulai dari pembatasan akses, penguatan verifikasi usia, hingga pengurangan fitur-fitur yang dianggap mendorong penggunaan berlebihan.

Jika disahkan, aturan tersebut akan menjadi salah satu kebijakan perlindungan anak paling ketat yang pernah diterapkan Inggris terhadap perusahaan media sosial dan platform digital.