FPN Kecam “Shadow Relationship” RI-Israel: Jangan Ada Hubungan
- FPN mengecam dugaan hubungan Indonesia-Israel yang tidak terbuka dan menyebutnya sebagai shadow relationship.
- FPN menyoroti laporan yang memuat kontak, perdagangan, serta kemungkinan kerja sama di sektor strategis.
- FPN mendesak pemerintah menolak normalisasi, membuka transparansi, dan mengevaluasi hubungan dengan Israel.
Jakarta, IDN Times – Free Palestine Network (FPN) mengecam adanya dugaan hubungan Indonesia-Israel yang berlangsung secara tidak terbuka, atau disebut sebagai shadow relationship. FPN menilai hubungan semacam itu bertentangan dengan sikap Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, mengatakan pemerintah seharusnya konsisten menjalankan politik luar negeri dan amanat konstitusi, dengan tidak membuka ataupun mengembangkan hubungan dengan Israel selama penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina masih berlangsung.
1. FPN soroti laporanoran soal “shadow relationship” RI-Israel
Furqan mengatakan FPN serius menyoroti laporan Misgav Institute for National Security di Israel yang diterbitkan pada Mei 2026. Dalam laporan tersebut, hubungan Indonesia-Israel disebut sebagai shadow relationship.
Menurut laporan yang dikutip FPN, meski Indonesia dan Israel secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik, terdapat kontak yang tidak terbuka, kerja sama keamanan tertentu, perdagangan langsung maupun tidak langsung, serta hubungan komersial melalui negara ketiga.
Furqan menilai informasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Sebab, menurut dia, normalisasi hubungan tidak selalu ditandai dengan pembukaan kedutaan besar atau hubungan diplomatik secara resmi.
“Normalisasi tidak selalu dimulai dengan pembukaan kedutaan besar. Normalisasi dapat berlangsung sedikit demi sedikit melalui perdagangan, teknologi, investasi, penelitian, kerja sama industri, pertahanan, dan hubungan antarlembaga,” ujar dia.
FPN juga menyoroti data perdagangan yang dicantumkan dalam laporan tersebut. Berdasarkan data Israel Central Bureau of Statistics yang dikutip laporan itu, perdagangan bilateral Indonesia-Israel mencapai 111,4 juta dolar AS pada 2024. Sementara estimasi yang memasukkan perdagangan tidak langsung melalui negara ketiga disebut mendekati 500 juta dolar AS per tahun.
Menurut Furqan, laporan tersebut juga menyebut perdagangan dapat berlangsung melalui perantara negara ketiga, anak perusahaan, konsorsium multinasional, serta mekanisme white-labeling. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat asal-usul teknologi Israel tidak diketahui publik Indonesia.
2. FPN khawatir kerja sama merambah teknologi hingga pertahanan
Furqan mengatakan kekhawatiran FPN semakin besar karena laporan tersebut juga menawarkan perluasan kerja sama Indonesia-Israel ke sejumlah sektor strategis.
Sektor yang disebut antara lain pertanian dan ketahanan pangan, pengelolaan air, teknologi, kecerdasan buatan atau AI, keamanan siber, manufaktur, teknologi pertahanan, hingga sektor maritim.
Menurut FPN, kerja sama tersebut bahkan dapat dikemas bukan sebagai normalisasi diplomatik, melainkan bagian dari agenda pembangunan dan modernisasi Indonesia.
“Tidak boleh ada ‘shadow relationship’ antara Indonesia dan Israel,” tegas Furqan.
FPN secara khusus meminta pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan dan institusi pertahanan Indonesia, memberikan transparansi mengenai setiap bentuk hubungan dengan perusahaan industri militer Israel.
Salah satu perusahaan yang disoroti adalah Elbit Systems. FPN menyebut perusahaan tersebut sebagai salah satu perusahaan pertahanan terbesar Israel dan pemasok utama sistem militer Israel.
Furqan juga menyinggung kontrak senilai US$183 juta yang disebut diperoleh Elbit Systems dari Kementerian Pertahanan Israel pada Januari 2026 untuk memasok amunisi udara.
“Indonesia tidak dapat secara moral dan politik menyatakan membela Palestina, sementara pada saat yang sama membuka kemungkinan kerja sama dengan industri yang menjadi bagian dari mesin perang Israel,” ujar Furqan.
3. FPN mendesak pemerintah menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel
Atas dugaan tersebut, FPN mendesak pemerintah menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan dan tidak membuat kerja sama baru dengan Israel di bidang pertahanan dan persenjataan.
Kerja sama yang dimaksud mencakup pengadaan senjata, drone, radar, sistem elektronik, keamanan siber, hingga teknologi militer lainnya, baik secara langsung maupun melalui perusahaan perantara dan negara ketiga.
FPN juga meminta pemerintah tidak menjalin kerja sama penelitian dan teknologi dengan institusi Israel, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, AI, surveillance, cyber-security, dan teknologi dual-use.
Selain itu, pemerintah didesak melakukan audit terhadap kemungkinan keterlibatan perusahaan Israel melalui anak perusahaan, white-labeling, konsorsium, ataupun perantara negara ketiga.
FPN juga meminta pemerintah mengevaluasi dan secara bertahap menghentikan perdagangan dengan Israel. Mereka mendorong adanya mekanisme transparansi agar masyarakat dapat mengetahui asal negara, kepemilikan, dan afiliasi perusahaan yang memasok barang maupun teknologi kepada pemerintah Indonesia.
“Jika Indonesia ingin berdiri bersama Palestina, keberpihakan itu harus terlihat bukan hanya dari apa yang kita katakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga dari dengan siapa kita berdagang, dari siapa kita membeli senjata, dengan siapa kita melakukan penelitian, dan dengan siapa kita membangun industri strategis,” kata Furqan.
FPN menilai Indonesia memiliki banyak pilihan mitra internasional untuk memenuhi kebutuhan teknologi pertanian, keamanan siber, industri pertahanan, AI, dan teknologi maju lainnya. Karena itu, mereka menilai kebutuhan tersebut tidak harus dipenuhi melalui kerja sama dengan Israel.
Furqan mengatakan solidaritas Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar persoalan agama. Menurut dia, dukungan tersebut juga merupakan persoalan kemanusiaan, antikolonialisme, serta amanat konstitusi.
FPN mengklaim organisasinya telah terhimpun di lebih dari 67 kabupaten/kota di 31 provinsi dan beberapa negara. Mereka menyatakan akan terus mendorong pemerintah agar dukungan Indonesia terhadap Palestina diwujudkan tidak hanya melalui pernyataan, tetapi juga kebijakan konkret.
.jpg)
