Inggris, Prancis, Kanada Kompak Larang Produk Pemukiman Israel

Miliband, yang menjabat sejak Juli, menilai pendudukan di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan menyebut aksi para pemukim sebagai bentuk pembersihan etnis. Langkah tegas ini diambil di tengah maraknya penggusuran rumah, perusakan fasilitas umum, serta pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.

Kebijakan larangan ini sejatinya berfokus pada produk dari area pemukiman saja, bukan seluruh komoditas buatan Israel. Barang-barang yang terdampak umumnya merupakan hasil pertanian, seperti produk segar dan minuman anggur.

Nilai komoditas tersebut relatif kecil dibanding total perdagangan bilateral kedua negara yang mencapai 6 miliar pound sterling (sekitar Rp143,1 triliun). Kendati demikian, mekanisme teknis untuk memisahkan barang asal pemukiman dengan produk Israel lainnya masih belum dijelaskan secara terperinci.

Pemerintah Inggris menyebut kebijakan baru ini sebagai bentuk penataan ulang (reset) hubungan diplomasinya dengan Israel. Langkah serupa sebelumnya telah diambil oleh Irlandia, Spanyol, Norwegia, Belgia, dan Belanda.

Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari serangkaian keputusan diplomasi Inggris terkait isu Palestina. Sebelumnya, Inggris telah resmi mengakui negara Palestina pada 2025 dan menjatuhkan sanksi bagi jaringan pelaku kekerasan di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengonfirmasi bahwa negaranya bersama 11 negara lain ikut menghentikan perdagangan produk pemukiman tersebut. Ia pun mendorong agar Uni Eropa menerapkan kebijakan serupa di tingkat kawasan.

Barrot menyoroti maraknya perluasan pemukiman ilegal serta aksi kekerasan kelompok ekstremis terhadap warga Palestina.

“Mengapa kami melakukan ini? Karena Tepi Barat mendekati titik ledak,” kata Barrot.

Sorotan internasional kini tertuju pada proyek pemukiman E1 di dekat Yerusalem yang berpotensi membelah wilayah masa depan Palestina. Di saat bersamaan, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich justru mengumumkan kelanjutan rencana pembangunan 1.000 rumah baru di Tepi Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mayoritas negara menganggap pemukiman itu ilegal, meski Israel terus membantahnya.

Keputusan tiga negara tersebut memicu reaksi keras dari jajaran pejabat tinggi Israel. Smotrich mendesak pengusiran Duta Besar Inggris di Tel Aviv, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Selain itu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar mengancam bakal ada konsekuensi balasan, sedangkan Presiden Isaac Herzog menuduh Inggris ikut campur dalam pemilu Israel pada akhir Oktober mendatang.

Kantor Perdana Menteri maupun Kementerian Luar Negeri Israel sejauh ini belum merilis pernyataan resmi terkait pembatasan perdagangan tersebut. Namun, nada protes dilayangkan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, dalam wawancaranya dengan BBC.

Huckabee menyebut sanksi tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap bangsa Yahudi. Dilansir dari NPR, ia mempertanyakan mengapa sanksi senada tidak dijatuhkan kepada Korea Utara, China, atau Rusia, sembari memperingatkan potensi hambatan bisnis bagi perusahaan Inggris di sejumlah negara bagian AS.

Merespons dinamika ini, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham telah berdiskusi langsung dengan Presiden AS Donald Trump mengenai komitmen Inggris terhadap keamanan kawasan dan solusi dua negara.