Iran Izinkan Tanker Minyak Irak Melintasi Selat Hormuz Secara Khusus

Kepastian pemberian izin perlintasan kapal tanker ini terungkap usai kunjungan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ke Irak. Berdasarkan laporan media pemerintah Iran IRNA, jaminan akses laut bagi kapal energi Irak merupakan salah satu permintaan utama yang disampaikan Baghdad. Pembicaraan diplomasi tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran keamanan yang tinggi di sepanjang jalur perairan Selat Hormuz.

Presiden Irak Nizar Amidi mengonfirmasi bahwa armada pembawa komoditas minyak negaranya telah mulai mendapat kemudahan transit dari pihak Iran dalam beberapa hari terakhir. Dia menjelaskan bahwa pemerintahnya terus berdialog secara intensif dengan otoritas Tehran mengenai mekanisme ekspor minyak yang rumit ini. Di sisi lain, dia menegaskan komitmen penuh negaranya untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan di wilayah perbatasan.

Berbicara dalam konferensi kebijakan Baghdad Dialogue, Nizar Amidi menegaskan bahwa pemerintahnya tidak menerima wilayah Irak dijadikan pangkalan serangan terhadap negara lain dan menyebut serangan dari dalam Irak tidak memiliki pembenaran. "Semua pihak bertekad mencegah Irak terseret ke dalam perang yang sedang berlangsung di kawasan ini," tegas Amidi, seraya menambahkan bahwa dampak konflik maritim tersebut sangat memberatkan perekonomian negaranya.

Keputusan Teheran memfasilitasi kapal tanker Irak didasari oleh pertimbangan politik dan relasi diplomatik yang erat antara kedua negara. Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, pengamat politik dari University of Applied Sciences di Teheran, Mostafa Khoshcheshm, menjelaskan bahwa Iran mengizinkan kapal tanker Irak melintas karena Baghdad dinilai "selalu berani menentang Amerika Serikat" dan konsisten melarang wilayahnya dipakai untuk menyerang negara lain.

Khoshcheshm menilai Teheran memberikan perlakuan khusus kepada Irak sebagai negara sahabat, sekaligus ingin menekan negara-negara Teluk yang dituduh mengizinkan pangkalan militer mereka digunakan pasukan AS

Meskipun izin transit khusus telah diberikan, koresponden Al Jazeera di Teheran, Tohid Asadi, melaporkan bahwa situasi jalur pelayaran di Selat Hormuz secara umum masih dalam kondisi tertahan (holding pattern) yang berlaku bagi semua negara. Iran masih terlibat negosiasi dengan Oman untuk mengatur mekanisme pembukaan selat, namun hingga kini belum ada kesepakatan permanen yang dicapai di tengah blokade maritim yang terus berlangsung.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Irak menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh gangguan pelayaran di koridor maritim Selat Hormuz. Sebelum konflik regional ini bergolak, negara tersebut mampu memproduksi sekitar empat juta barel minyak per hari untuk pasar internasional. Penutupan akses pelayaran membuat pengiriman komoditas energi terhambat drastis dan menekan pendapatan negara secara signifikan.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian jalur laut, Pemerintah Irak mulai mengalihkan rute pengiriman minyak bumi melalui darat dan pelabuhan alternatif. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengungkapkan pada Jumat (21/8/2026) bahwa pemerintahnya berupaya memperluas volume ekspor melalui Pelabuhan Ceyhan di Turki. Langkah darurat ini diambil demi memastikan kelancaran rantai pasok energi nasional di tengah krisis maritim yang berkepanjangan.

Selain memanfaatkan jalur pipa menuju Turki, Baghdad juga mengkaji pembukaan rute ekspor baru melalui Pelabuhan Baniyas di Suriah dan Pelabuhan Aqaba di Yordania. Diversifikasi jaringan distribusi ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan penuh Irak pada perlintasan tunggal di Selat Hormuz. Otoritas Irak berharap langkah taktis ini dapat menjaga kestabilan pendapatan sektor energi dari ancaman konflik geopolitik di masa depan.