Jakarta, IDN Times - Iran menolak memberikan izin kepada inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memeriksa fasilitas nuklirnya yang rusak akibat serangan militer. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan pada Minggu (15/11/2026) bahwa larangan ini berlaku penuh hingga perang di Timur Tengah berakhir permanen dan Amerika Serikat (AS) memenuhi seluruh syarat dari Teheran.
Keputusan ini merupakan balasan atas desakan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) agar Iran segera membuka kembali akses pemantauan nuklir. Kegiatan inspeksi PBB sendiri sebagian besar sudah terhenti sejak pecahnya perang selama 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni 2025.
Situasi semakin rumit setelah konflik di Timur Tengah kembali meluas pada awal 2026. Eskalasi tersebut diwarnai oleh pengerahan armada militer AS serta kekacauan di Selat Hormuz.