IAEA Tak Temukan Bukti Iran Perbaiki Fasilitas Nuklir yang Dibom AS
Jakarta, IDN Times - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan tidak menemukan indikasi upaya Iran untuk memperbaiki atau membangun kembali fasilitas nuklirnya yang rusak akibat serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam dua tahun terakhir. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, menyampaikan temuan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York pada Selasa (27/10/2026).
Laporan ini menjadi paparan pertama Grossi di hadapan 15 anggota DK PBB sejak Dewan Gubernur IAEA melaporkan Teheran bulan lalu atas pelanggaran kewajiban nonproliferasi. Pelaporan 9 September itu menjadi yang pertama kalinya terhadap Iran dalam 20 tahun terakhir. Teheran menolak keputusan tersebut dan menilainya bermotif politik serta melanggar hukum.
"Sejak Juni 2025, kami belum mengidentifikasi aktivitas apa pun untuk memperbaiki atau merekonstruksi fasilitas yang rusak akibat serangan militer pada 2025 dan 2026," ujar Grossi, dilansir The Straits Times.
1. Temuan IAEA melemahkan narasi perang pemerintah AS
serangan Israel ke Teheran pada Juni 2025 (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Pernyataan Grossi dinilai melemahkan alasan Presiden AS, Donald Trump, yang memulai perang baru melawan Iran pada 28 Februari lalu dengan dalih menghentikan ambisi senjata nuklir Teheran. Padahal, Trump sebelumnya juga pernah mengklaim bahwa serangan AS pada Juni 2025 telah menghancurkan program nuklir negara tersebut. Ia juga terus meremehkan dampak ekonomi perang dan berpendapat bahwa lonjakan harga bahan bakar layak dibayar demi mencegah Iran memiliki senjata nuklir.
Kesimpulan IAEA ini sejalan dengan kesaksian tertulis mantan Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, di hadapan komite kongres pada awal 2026. Gabbard menyebutkan bahwa program pengayaan uranium Iran telah hancur akibat serangan udara pada Juni 2025 dan tidak ada upaya untuk membangunnya kembali sejak saat itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, berdalih bahwa Washington harus bertindak mendahului serangan Israel agar terhindar dari aksi balasan, serta menuduh Iran membangun kemampuan rudal balistik dan drone sebagai tameng program nuklirnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, pada Senin menegaskan bahwa negaranya tidak pernah memiliki atau berupaya memperoleh senjata nuklir. Ia menuduh pemerintah AS dipengaruhi klaim Israel dan menggunakan tuduhan bom nuklir untuk membenarkan agresi militer. Baqaei turut menyayangkan langkah AS yang keluar dari perjanjian nuklir 2015 serta mengkritik Inggris, Prancis, dan Jerman karena mendukung pemulihan sanksi PBB tanpa mengecam serangan terhadap Iran.
2. Sebanyak 440 kilogram uranium Iran masih belum terlacak
fasilitas nuklir Iran di Bushehr (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons) Meski tidak ada aktivitas perbaikan, kemampuan IAEA untuk memeriksa program atom Iran masih terhambat akibat penolakan akses ke sebagian besar fasilitas nuklir. Pekerjaan verifikasi terhenti sejak para inspektur ditarik keluar demi keselamatan mereka menyusul serangan militer AS dan Israel pada Juni 2025. Akibatnya, badan pengawas itu belum bisa memastikan status cadangan 440 kilogram uranium milik Iran yang telah diperkaya hingga tingkat kemurnian 60 persen.
"Hingga hari ini, IAEA belum dapat memverifikasi bahwa tidak ada pengalihan material nuklir yang wajib diawasi di bawah Perjanjian Pengawasan Komprehensif Teheran dengan badan ini. Hal ini dapat dan harus diperbaiki," kata Grossi, dilansir Arab News.
Grossi menegaskan bahwa pemantauan jarak jauh tidak dapat menggantikan pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Sejumlah fasilitas yang terdampak serangan dan perlu diperiksa meliputi Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow, pabrik pengayaan utama dan percontohan di Natanz, beberapa fasilitas di kompleks Isfahan, serta reaktor riset air berat Khondab. Iran juga terus menolak permintaan akses berulang kali ke Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Isfahan yang baru dilaporkan ke IAEA sesaat sebelum serangan Juni 2025.
Saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr menjadi satu-satunya fasilitas yang masih bisa diakses oleh para inspektur IAEA. Otoritas energi atom Iran masih bekerja sama dalam pengiriman peralatan pengawasan di lokasi tersebut menjelang pemindahan bahan bakar bekas ke fasilitas penyimpanan kering baru pada awal tahun depan. Menanggapi kebuntuan ini, Duta Besar Inggris untuk PBB, Sarah MacIntosh, menyatakan keprihatinannya dalam sidang tersebut dan menyebut tidak ada pembenaran sipil yang masuk akal atas pengayaan uranium hingga 60 persen.
3. IAEA mendorong pemulihan Kesepakatan Kairo
Direktur IAEA, Rafael Mariano Grossi dan Menlu Iran, Abbas Araghchi. (IAEA Imagebank, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Untuk mengatasi kebuntuan, Grossi mendorong penghidupan kembali Kesepakatan Kairo. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Grossi dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada 9 September 2025 di bawah naungan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, serta bantuan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty. Grossi menilai perjanjian tersebut sebagai langkah praktis untuk menjawab kekhawatiran keamanan Iran setelah serangan sekaligus membuka jalan bagi verifikasi fasilitas yang rusak.
Selain Mesir, negara kawasan seperti Oman, Pakistan, dan Qatar turut melakukan upaya mediasi guna merangkul kembali Teheran. IAEA juga telah mengadakan pembicaraan dengan tim teknis dan negosiator AS untuk menyiapkan landasan kesepakatan diplomatik bagi kembalinya para inspektur yang telah siap bertugas sejak beberapa bulan lalu. Grossi mendesak Iran mengambil langkah teknis bertahap guna memulihkan pengawasan normal karena kewajiban hukum internasional tidak dapat ditangguhkan secara sepihak dalam kondisi apa pun.
Di luar meja perundingan nuklir, ketegangan antara Washington dan Teheran masih berlanjut sejak serangan Februari lalu yang mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Pada 18 Juni, Trump dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, sempat menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri permusuhan dan membuka kembali jalur perairan strategis tersebut. Namun, perselisihan mengenai blokade laut AS, sanksi, dan aturan navigasi masih menghambat upaya diplomasi di tengah pertimbangan Trump untuk kembali menyerang Iran setelah pemilu paruh waktu AS pekan depan.
"Tidak ada bedanya bagi kami siapa yang memegang kendali atas rezim dengan sejarah kekerasan dan pembunuhan," tutur Baqaei saat menanggapi ancaman aksi militer menjelang pemilu Israel, dilansir Anadolu Agency.
