Badan Nuklir PBB Desak Iran Beri Akses Verifikasi Material Nuklir
- Kepala IAEA Rafael Grossi mendesak Iran segera memberi informasi dan akses untuk memverifikasi material nuklir yang telah dideklarasikan, termasuk 440 kilogram uranium diperkaya tinggi.
- Pengawasan IAEA terhenti sejak seluruh inspektur ditarik pada akhir Juni 2025 setelah serangan militer. Iran belum membuka akses, meski inspektur siap kembali selama berbulan-bulan.
- PLTN Bushehr menjadi satu-satunya fasilitas yang masih dapat diverifikasi IAEA. Iran juga memfasilitasi pengiriman peralatan pemeriksaan bahan bakar bekas sebelum dipindahkan tahun depan.
Jakarta, IDN Times - Kepala badan pengawas nuklir PBB pada Selasa (27/10/2026) mendesak Iran agar segera memberikan informasi serta akses yang dibutuhkan untuk memverifikasi material nuklir miliknya. Langkah verifikasi ini dibutuhkan guna memastikan status material nuklir yang telah dideklarasikan sebelumnya di fasilitas-fasilitas di bawah pengawasan.
Desakan tersebut secara khusus mencakup pemeriksaan terhadap 440 kilogram uranium yang diperkaya tingkat tinggi milik Teheran. Permintaan resmi ini disampaikan di hadapan Dewan Keamanan PBB setelah kegiatan pengawasan terhenti akibat penarikan seluruh inspektur sejak akhir Juni 2025.
1. Desakan verifikasi ratusan kilogram uranium
ilustrasi radioaktif (unsplash.com/Kilian Karger) Dewan Keamanan PBB mengawali pertemuan tersebut dengan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui agenda pembahasan. Sebanyak sebelas negara menyatakan dukungan, dua negara yakni Rusia dan China memberikan suara penolakan, sedangkan Pakistan dan Somalia memilih abstain. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyatakan bahwa lembaganya terus berkomunikasi dengan Teheran demi menyelesaikan seluruh masalah pengawasan yang tersisa.
Dilansir Anadolu Agency, Grossi menuturkan bahwa persoalan pengawasan ini bahkan belum terselesaikan selama lebih dari lima tahun. Dia menyampaikan, "Salah satu area yang menjadi perhatian khusus adalah material nuklir Iran yang telah dideklarasikan sebelumnya, yang mencakup 440 kilogram uranium diperkaya tinggi (High Enriched Uranium)."
2. Hambatan inspeksi pasca-serangan militer
ilustrasi konflik militer (pexels.com/Pixabay) IAEA terpaksa menarik seluruh petugas pemeriksanya keluar dari Iran pada akhir Juni 2025 demi keselamatan setelah serangan militer terjadi di sana. Grossi menjelaskan bahwa para pengawas sebenarnya telah siap diterjunkan kembali ke lokasi selama berbulan-bulan. Namun, pemerintah Iran belum memberikan akses dan informasi yang diminta untuk memastikan status material tersebut.
Ketidaktersediaan akses ini menghambat verifikasi pada fasilitas-fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan lembaga dunia tersebut. Hambatan pemeriksaan ini mencakup fasilitas yang terdampak langsung oleh serangan militer maupun lokasi yang tidak terimbas sama sekali. Grossi mengingatkan Teheran agar bekerja sama tanpa menunda lagi karena pemberian akses merupakan kewajiban hukum bagi Iran.
3. Pengecualian pada fasilitas PLTN Bushehr
ilustrasi menara pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir (unsplash.com/Nicolas HIPPERT) Di tengah mandeknya pengawasan di banyak lokasi, Grossi mengungkapkan satu-satunya fasilitas yang masih bisa diakses oleh para pemeriksa. Grossi menegaskan, "Satu-satunya pengecualian adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr (BNPP), tempat para inspektur kami saat ini sedang melakukan aktivitas verifikasi". Organisasi Energi Atom Iran telah berinteraksi secara konstruktif untuk memfasilitasi pengiriman peralatan verifikasi bahan bakar bekas sebelum dipindahkan ke fasilitas penyimpanan kering tahun depan.
Dilansir Anadolu Agency, pengawas IAEA telah menghabiskan lebih dari 14 ribu hari kalender di lapangan sepanjang tahun lalu untuk menjalankan inspeksi global. Para petugas telah menuntaskan tugas di lebih dari 1.400 fasilitas nuklir dan lokasi luar fasilitas hingga mampu menarik kesimpulan pengawasan untuk 179 negara. Grossi pun mengajak Iran untuk bekerja sama dengan IAEA tanpa penundaan lebih lanjut guna mengklarifikasi seluruh masalah pengawasan yang tersisa.
