Iran Tuntut Ganti Rugi ke 5 Negara atas Dugaan Bantu Serangan AS-Israel

Iravani menyatakan keterlibatan tersebut membuat kelima negara turut menanggung konsekuensi atas kerusakan aset kedaulatan Iran. Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk agresi terang-terangan yang sesuai dengan definisi agresi dalam hukum internasional.

Atas dasar itu, Iran meminta reparasi penuh dari kelima negara, termasuk ganti rugi atas seluruh kerusakan material. Bank Sentral Iran sudah melakukan estimasi awal dan memperingatkan pemulihan ekonomi akibat dampak perang, termasuk kilang minyak yang lumpuh serta infrastruktur transportasi yang rusak, bisa memakan waktu lebih dari dua belas tahun.

Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref menegaskan bahwa tuntutan kompensasi merupakan hak yang tidak bisa dinegosiasikan.

“Pengejaran kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh serangan terhadap Iran adalah hak yang tidak dapat ditawar dari rakyat kami,” kata Aref, dikutip WION.

Ia juga menegaskan pihak yang memicu konflik tidak bisa berharap terbebas dari konsekuensi biaya yang timbul.

Tuntutan tersebut muncul setelah pertemuan langsung antara Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf dan Wakil Presiden AS JD Vance berakhir tanpa hasil. Pertemuan di Islamabad, Pakistan itu menjadi kontak tingkat tinggi pertama antara Iran dan AS sejak 1979.

Dua isu yang menjadi hambatan utama dalam pembicaraan itu adalah jaminan nuklir serta pengendalian Selat Hormuz.

Dilansir Anadolu Agency, ketegangan meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan bersama ke Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka, yang kemudian direspons Iran dengan serangan balasan ke Israel, Irak, Yordania, serta sejumlah negara Teluk lokasi aset militer AS, sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata selama dua minggu.

Iran menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 yang diajukan Bahrain. Resolusi itu mengutuk Tehran atas serangan yang disebut mengerikan terhadap negara-negara tetangga dan menuntut penghentian segera serangan ke Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania.

Resolusi tersebut didukung oleh 136 negara sebagai co-sponsor, jumlah yang disebut sebagai rekor dalam sejarah DK PBB. Namun Iran menilai isi resolusi itu tidak adil dan secara hukum tidak memiliki dasar yang kuat.

Pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab sempat menegaskan bahwa wilayah udara, darat, dan perairannya tidak akan digunakan untuk aksi militer yang bermusuhan terhadap Iran.

Hingga kini, belum ada tanggapan bersama dari lima negara yang dituntut terkait permintaan reparasi tersebut. Sementara itu, pembicaraan antara delegasi Iran dan AS di Islamabad yang berlangsung selama 21 jam juga tidak menghasilkan kesepakatan.