Jakarta, IDN Times - Sekitar 10 ribu warga berkumpul di Stockholm, Swedia, untuk menyuarakan keprihatinan terhadap perubahan iklim pada Minggu (23/8/2026). Demonstrasi besar ini berlangsung beberapa pekan menjelang pemilihan umum nasional di negara tersebut.
Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama publik jelang penentuan kepemimpinan baru. Momen politik ini dimanfaatkan warga untuk menuntut aksi nyata pemerintah dalam menangani krisis iklim.
Pawai iklim di Stockholm menyatukan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi pemuda, serikat pekerja, hingga kelompok hak asasi. Kehadiran massa dalam jumlah besar menunjukkan menguatnya kepedulian publik terhadap ancaman pemanasan global.
Partisipasi luas ini memberikan dukungan moral bagi para aktivis lingkungan. Solidaritas warga di jalanan memperlihatkan besarnya harapan masyarakat akan penanganan krisis ekologi yang kian mendesak.
"Banyak orang mengkhawatirkan masalah ini, dan kehadiran massa memberi kami kekuatan besar," kata seorang mahasiswa, Kliff Lindberg.
Kehadiran ribuan peserta dari berbagai usia membuktikan kesadaran ekologis warga Swedia terus meningkat secara signifikan.
Jajak pendapat Verian mencatat 37 persen pemilih menempatkan isu iklim sebagai prioritas utama pemilu. Angka ini mencerminkan tingginya harapan publik terhadap agenda hijau dari para calon wakil rakyat.
Aktivis iklim Greta Thunberg melayangkan kritik kepada partai politik peserta pemilu. Ia menilai belum ada kubu politik yang menawarkan program kerja sesuai dengan rekomendasi ilmiah untuk mencegah bencana ekologis.
"Sama sekali tidak ada partai politik di Swedia yang mengusulkan kebijakan sesuai rekomendasi ilmu pengetahuan demi menghindari bencana iklim," kata Aktivis Iklim, Greta Thunberg, dilansir Bangkok Post.
Minimnya komitmen hijau dari para kontestan pemilu dikhawatirkan akan mempercepat datangnya krisis lingkungan yang lebih parah.
Penyelenggara aksi mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan yang efektif untuk menurunkan emisi karbon. Tuntutan ini menguat setelah gelombang panas melanda Eropa sepanjang musim panas.
Sejak menjabat pada 2022, pemerintahan Perdana Menteri Ulf Kristersson memotong pajak bensin dan menurunkan standar bahan bakar rendah karbon. Pemerintah juga menolak usulan komisi untuk menaikkan pajak bahan bakar fosil demi mencapai target emisi 2030.
"Sudah waktunya pemerintah menerapkan kebijakan iklim yang benar-benar mengurangi emisi saat ini juga," kata Ketua Masyarakat Swedia untuk Konservasi Alam, Beatrice Rindevall.
Kebijakan pemerintah saat ini berisiko menggagalkan target penurunan emisi transportasi sebesar 70 persen pada 2030 dan netralitas karbon pada 2045. Pemilihan parlemen pada 13 September mendatang menjadi momen krusial bagi penentuan arah kebijakan iklim Swedia.