Kanada Serahkan Lebih dari 200 Pulau ke Suku Adat Haida 

Kesepakatan bersejarah antara pemerintah Kanada dan Suku Haida ini menandai babak baru dalam perjuangan masyarakat adat di sana. Dengan adanya perjanjian ini, Suku Haida kini tak perlu lagi bersusah payah membuktikan kepemilikan mereka atas tanah adat di Haida Gwaii secara hukum.

Menariknya, perjanjian ini hanya berlaku untuk tanah milik pemerintah dan tidak memengaruhi kepemilikan properti pribadi maupun kewenangan pemerintah daerah setempat. Namun, langkah pemerintah ini dianggap sebagai sinyal positif yang menguntungkan masyarakat adat dalam menghadapi sengketa tanah serupa.

Begitu legislasinya resmi berlaku, sekitar 500 ribu hektare tanah pemerintah Kanada di wilayah tersebut akan sah berpindah tangan ke Suku Haida. Sebelumnya, Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa pemerintah federal telah mengingkari janji mereka kepada Suku Darah di Alberta. 

Berbeda dengan kasus sengketa tanah adat lainnya di Kanada yang umumnya berujung ke meja hijau, kasus Suku Haida ini ditempuh melalui jalur negosiasi. Biasanya, suku adat harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan berjuang selama beberapa generasi untuk membuktikan klaim mereka. Namun, pihak suku adat kerap keluar sebagai pemenang dalam sengketa semacam ini.

Keputusan Pemerintah British Columbia untuk mengakui hak Suku Haida di luar jalur hukum formal ini menandai pendekatan baru dalam menyelesaikan sengketa serupa. PM David Eby menyebut, kesepakatan ini akan meningkatkan kesejahteraan dan peluang bagi Suku Haida dan masyarakat setempat.

"Perjanjian ini tidak hanya akan meningkatkan peluang dan kemakmuran bagi Bangsa Haida, tetapi juga akan menjadi contoh bagi suku lain untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka," kata Eby.

Suku Haida telah lama memperjuangkan hak-hak mereka atas kepemilikan 200 pulau di lepas pantai barat laut British Columbia. Pada awal abad ke-20, wilayah ini hanya dianggap sebagai koloni yang dapat dieksploitasi oleh pemerintah, baik provinsi maupun federal.

Kekayaan alam seperti tambang tembaga di pegunungan dan ikan-ikan di lautan menjadi incaran utama eksploitasi ini. Situs-situs desa kuno Suku Haida pun tak luput dari penjarahan dengan dalih pelestarian arkeologi. Puncaknya pada 1980-an, Suku Haida melancarkan protes besar-besaran menentang pengrusakan masif tanah leluhur mereka tersebut.

"Kami mengenal daratan dan perairan di sini lebih baik dari siapa pun. Kalau soal perlindungan, pemerintah tak akan melakukannya. Kami sendirilah yang harus melindungi pulau-pulau kami," ujar Tyler Bellis, seorang rimbawan Suku Haida.