Jakarta, IDN Times - Amnesty International menggelar aksi damai di luar Gedung Putih pada Rabu (15/11/2023), untuk memprotes lambatnya gencatan senjata Israel di Jalur Gaza.
Sejumlah kantong jenazah palsu, dimaksudkan untuk melambangkan korban tewas, disebar di trotoar di luar halaman utara Gedung Putih. Bunga mawar kemudian diletakkan di atas kantong jenazah palsu, sementara para pengunjuk rasa memegang tanda.
Direktur Eksekutif Amnesty International Amerika Serikat (AS), Paul O’Brien, mengatakan organisasi yang ia pimpin mengorganisir demonstrasi tersebut untuk menarik perhatian terhadap konflik yang merenggut ribuan nyawa Jalur Gaza.
“Setelah apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, kita telah melihat lebih dari 11 ribu warga Gaza tewas. 5 ribu di antaranya anak-anak. Demonstrasi ini untuk menyadarkan Presiden (Joe) Biden tentang fakta bahwa dia tidak berbuat cukup untuk menghentikan kekerasan di Gaza,” kata O’Brien.
Bersamaan dengan aksi Amnesty, ada Hazami Barmada yang merupakan warga AS keturunan Suriah-Palestina. Dia bersama rekan-rekannya sedang melakukan aksi diam pada hari ke-17 di luar gedung pemerintah di Washington.
“Kami berada pada hari ke 17 dari aksi protes dan demonstrasi diam-diam di luar Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Kongres yang menuntut untuk memanusiakan penderitaan rakyat Palestina, menuntut gencatan senjata, bantuan kemanusiaan,” kata Barmada, dilansir dari Washington Times.
Perkembangan terbaru konflik Israel-Hamas adalah Dewan Keamanan PBB yang baru saja mengeluarkan resolusi, yang mendorong jeda kemanusiaan mendesak dan berkepanjangan untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza.
“Setelah empat resolusi yang gagal dalam 30 hari terakhir, Dewan Keamanan PBB akhirnya menjalankan peran dan kepemimpinan yang diamanatkan terkait pemeliharaan perdamaian dan keamanan, dan perlindungan supremasi hukum internasional,” kata Sekjen Amnesty International, Agnès Callamard, dikutip dari laman resmi Amnesty International.
“Meskipun resolusi ini tidak menentukan durasi jeda kemanusiaan, resolusi ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan di tengah penderitaan besar dan pelanggaran berulang terhadap hukum kemanusiaan internasional,” tambah dia.