Jakarta, IDN Times - Kazakhstan mengumumkan pengurangan produksi minyaknya pada Kamis (23/7/2026). Langkah ini menyusul serangan drone ke kapal tanker di terminal Caspian Pipeline Consortium (CPC) milik Rusia di Laut Hitam.
Beberapa hari terakhir, Ukraina dan Rusia terus meluncurkan serangan drone di Laut Hitam, terutama di dekat Krimea. Bahkan, Ukraina sudah menutup akses kapal laut ke pelabuhan di negaranya imbas serangan Rusia.
Menyusul penutupan sementara terminal CPC, produksi minyak dan gas Kazakhstan turun 21 persen. Penurunan tertajam terjadi pada tambang minyak di Tengiz yang merosot tajam hingga 56 persen atau rata-rata mencapai 925 ribu barel per hari.
Dilansir The Times of Central Asia, penurunan ini hanya berkaitan dengan masalah teknis untuk memastikan operasi stabil. Setelah terminal CPC beroperasi kembali, maka pengiriman dan produksi minyak akan kembali stabil ke kondisi semula.
Kementerian Energi Kazakhstan mengatakan bahwa serangan yang menargetkan kapal tanker di terminal CPC akan berdampak pada keamanan energi global. Sebab, terminal CPC terpaksa ditutup sementara soal masalah keamanan.
“Segala bentuk serangan ke infrastruktur energi internasional akan menciptakan krisis keamanan energi global dan mengganggu fungsi perdagangan energi internasional sehingga berdampak pada kehancuran ekonomi,” tuturnya dikutip dari Astana Times.
Pipa CPC menjadi rute utama ekspor minyak Kazakhstan menuju ke luar negeri. Pipa tersebut mengalirkan minyak dari Kazakhstan bagian barat ke pelabuhan Rusia di Novorossiysk untuk diekspor ke pasar internasional.
Serangan drone ke kapal tanker di Laut Hitam sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebanyak empat kapal Rusia yang mengangkut minyak Kazakhstan juga terdampak serangan dalam 4 hari terakhir.
Dilansir Euronews, Kementerian Luar Negeri Kazakhstan mengecam serangan drone tersebut. Sebab, terganggunya akses pipa CPC akan mengganggu ekspor minyak dari negara yang menggantungkan 80 persen dari fasilitas tersebut.
Sementara itu, Kazakhstan menuding serangan tersebut sebagai pelanggaran yang disengaja. Astana juga sudah menuntut hak untuk mencari kompensasi di bawah hukum internasional.