Kemenlu Buka Suara soal Trump Setop Semua Hibah dan Pinjaman dari AS

29 Jan 2025, 15:21 WIB

Vadhia Lidyana

Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hanya akan memberikan tanggapan resmi terkait rencana AS menghentikan pemberian hibah dan pinjaman.
Belum jelas apakah keputusan Trump akan berdampak langsung ke Indonesia, pemerintah menolak berspekulasi terhadap keputusan tersebut.
Pada 2024, Pemerintah AS menghabiskan sekitar Rp48 ribu triliun dari anggaran pemerintah untuk hibah dan pinjaman, dengan prioritas pengalokasian pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan, hanya akan memberikan tanggapan melalui komunikasi resmi terkait rencana Amerika Serikat (AS) menghentikan pemberian hibah dan pinjaman.

Penghentian itu diumumkan oleh Gedung Putih. Rencana itu disebut-sebut akan berdampak besar pada berbagai negara.

“Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara,” kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat, dilansir ANTARA, Rabu (29/1/2025).

1. Pemerintah tak akan berspekulasi

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah wacana Trump itu bakal berdampak langsung ke Indonesia.

Roliansyah menegaskan, pemerintah tak akan berspekulasi terhadap keputusan Trump.

2. Trump mau fokus kurangi beban inflasi ke masyarakat

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dilansir Anadolu, dalam sebuah memorandum pernyataan Gedung Putih, pada 2024, Pemerintah AS membelanjakan 10 triliun dolar AS atau sekitar Rp162.174 triliun (kurs Rp16.217 per dolar AS) dari anggaran pemerintah. Dari angka tersebut, sekitar 3 triliun dolar AS atau sekitar Rp48.625 triliun dihabiskan untuk hibah dan pinjaman.

Jajaran Kabinet Trump dan juga Partai Republik menilai, dana yang dimiliki AS diharusnya dibelanjakan di negara sendiri.

Anggaran pemerintah di bawah kepemimpinan Trump akan diprioritaskan untuk mengalokasikan pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat dan lebih aman, mengurangi beban inflasi bagi warga negara, hingga meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menjadikan Amerika lebih sehat kembali.

3. Bantuan untuk program kesetaraan bakal dihentikan

Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut dokumen itu, Pemerintahan Trump juga akan menghentikan bantuan bantuan keuangan untuk luar negeri; organisasi non-pemerintah (NGO); program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI); ideologi gender; serta Green New Deal.

"Penghentian sementara ini akan memberikan waktu bagi pemerintahan untuk meninjau kembali program lembaga, dan menentukan penggunaan dana yang paling sesuai dengan hukum serta prioritas Presiden," bunyi dokumen tersebut.