Kim Jong Un Kembali Kukuhkan Kekuasaan di Korea Utara, Kok Bisa?

Kim Jong Un kembali menjabat sebagai Presiden Urusan Negara, posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan Korea Utara dalam sidang Majelis Rakyat Tertinggi yang berlangsung di Pyongyang. Sidang tersebut juga membahas pemilihan ketua Komisi Urusan Negara, serta sejumlah posisi penting lainnya dalam pemerintahan. Struktur ini menjadi pusat kendali politik dan militer di negara tersebut.

Majelis Rakyat Tertinggi sendiri berfungsi sebagai lembaga legislatif yang secara formal menyetujui kebijakan negara. Dalam praktiknya, lembaga ini kerap disebut sebagai ‘rubber-stamp legislature’ karena perannya yang lebih bersifat formalitas.

Biasanya, sidang seperti ini digelar setelah Kongres Partai Pekerja Korea untuk mengesahkan keputusan partai menjadi hukum negara. Dengan demikian, pengukuhan kembali Kim mempertegas kesinambungan kepemimpinan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fokus utama sidang kali ini adalah pembahasan amandemen dan tambahan terhadap konstitusi sosialis Korea Utara. Perubahan ini berpotensi mencerminkan arah kebijakan terbaru Pyongyang.

Perhatian khusus tertuju pada kemungkinan dimasukkannya kebijakan dua negara yang bermusuhan terhadap Korea Selatan ke dalam konstitusi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kim Jong-un memang mengubah pendekatan terhadap Seoul.

Korea Utara sebelumnya mengusung agenda reunifikasi damai, namun kini secara terbuka menyebut Korea Selatan sebagai negara musuh. Perubahan ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi politik luar negeri Pyongyang.

Selain isu politik, sidang juga meninjau rencana pembangunan ekonomi lima tahunan yang diumumkan dalam kongres partai sebelumnya. Evaluasi ini penting bagi Korea Utara yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan isolasi internasional.

Di tengah konsolidasi kekuasaan tersebut, absennya Kim Yo Jong dari daftar anggota Komisi Urusan Negara menarik perhatian. Adik perempuan Kim Jong Un itu sebelumnya menjadi bagian dari badan kepemimpinan tertinggi sejak 2021.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan, pihaknya tengah menyelidiki alasan di balik tidak tercantumnya nama Kim Yo Jong. Hal ini memicu spekulasi mengenai dinamika internal elite Korea Utara.

Namun, sejumlah analis menilai absennya Kim Yo Jong tidak serta-merta menunjukkan penurunan pengaruh. Profesor Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul mengatakan, “Ketidakhadirannya menunjukkan bukan penurunan status, melainkan pembagian peran secara strategis.”

Menurut Lim, Kim Yo Jong tetap memegang kekuasaan signifikan melalui posisinya di Partai Pekerja Korea. Ia disebut masih berperan penting dalam koordinasi kebijakan di level partai, yang justru bisa memiliki pengaruh lebih besar dalam sistem politik Korea Utara.

Dengan dinamika ini, arah kepemimpinan Korea Utara tampak tetap terkonsolidasi di bawah Kim Jong Un, meski disertai penyesuaian strategi di lingkaran dalam kekuasaan.