Thailand Perketat Aturan Kepemilikan Senjata Api
- Thailand membekukan penerbitan dan perpanjangan izin pembelian senjata api sipil, mengevaluasi izin lama, serta mewajibkan pemilik menyimpan senjata di rumah.
- Pemerintah mempercepat undang-undang pengawasan senjata dengan sanksi lebih tegas, pembatasan membawa senjata di ruang publik, dan kajian penyerahan senjata ilegal.
- Pengetatan dipicu penembakan oleh remaja 14 tahun yang menewaskan sembilan orang, termasuk pelaku; pemerintah juga memperkuat pemeriksaan keamanan di sekolah.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand memperketat aturan kepemilikan senjata api bagi warga sipil setelah penembakan massal yang menewaskan sembilan orang, termasuk pelaku. Kebijakan tersebut ditetapkan pada Selasa (11/8/2026) untuk memperkuat keamanan di ruang publik.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memerintahkan penghentian sementara penerbitan dan perpanjangan izin pembelian senjata api. Pemerintah juga menyiapkan aturan baru untuk memperketat pengawasan kepemilikan, peredaran, dan penggunaan senjata api.
1. Pemerintah hentikan penerbitan dan perpanjangan izin
Otoritas Thailand membekukan penerbitan izin baru untuk pembelian senjata api bagi warga sipil. Polisi juga diperintahkan menghentikan proses perpanjangan izin yang sedang berjalan.
"Polisi telah diperintahkan untuk menghentikan perpanjangan izin yang memungkinkan masyarakat membeli senjata api," kata Anutin, dilansir BBC.
Pemerintah juga mengevaluasi seluruh dokumen perizinan senjata api yang telah diterbitkan. Pejabat di daerah diminta memeriksa izin yang belum digunakan dalam waktu 30 hari dan melaporkan hasilnya kepada Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, pemilik senjata terdaftar diwajibkan menyimpan senjata di rumah. Mereka tidak diperbolehkan membawanya ke tempat umum tanpa alasan resmi.
2. Thailand siapkan aturan baru pengawasan senjata
Anutin juga memerintahkan wakil perdana menteri bidang hukum mempercepat penyusunan undang-undang baru tentang pengawasan senjata api. Aturan tersebut akan memperketat pengendalian senjata dan meningkatkan sanksi bagi pelanggar.
"Saya telah memerintahkan penyusunan undang-undang baru agar pengawasan terhadap senjata api menjadi lebih efektif dan memiliki sanksi yang tegas," kata Anutin, dilansir China Daily.
Pemerintah juga mengkaji aturan yang mewajibkan masyarakat menyerahkan senjata ilegal dalam batas waktu tertentu. Regulasi baru tersebut akan membatasi hak membawa senjata di ruang publik.
"Undang-undang baru ini hanya akan mengizinkan pejabat pemerintah yang bertugas untuk membawa senjata api," ujar Anutin.
Kementerian terkait turut menghentikan sementara program pengadaan senjata untuk pegawai pemerintah.
3. Penembakan oleh remaja memicu pengetatan aturan
Kebijakan tersebut diambil setelah penembakan yang dilakukan seorang remaja berusia 14 tahun. Insiden itu menewaskan sembilan orang, termasuk pelaku, dan menjadi salah satu penembakan massal paling mematikan di Thailand dalam beberapa tahun terakhir.
Pelaku diduga menggunakan senjata api milik kakeknya. Ia terlebih dahulu menembak dua kakek-neneknya di rumah sebelum menuju sebuah sekolah menengah di dekat Bangkok.
Di sekolah tersebut, pelaku melepaskan 26 tembakan yang menewaskan guru dan siswa. Polisi juga menemukan 34 butir amunisi tambahan di lokasi kejadian.
Penyelidikan awal menunjukkan pelaku mengalami tekanan terkait sekolah dan diduga telah merencanakan serangan tersebut. Pemerintah kemudian meminta Kementerian Pendidikan memperkuat keamanan di lingkungan sekolah.
Langkah baru itu mencakup pemeriksaan barang bawaan dan senjata terhadap setiap orang yang memasuki area sekolah. Kebijakan tersebut diajukan untuk mencegah benda berbahaya masuk ke lingkungan pendidikan.
