Komisi PBB: Israel Lakukan Kejahatan Kemanusiaan di Tepi Barat

Berdasarkan data laporan komisi yang dilansir Arab News, serangan pasukan Israel telah menewaskan 1.083 warga Palestina serta melukai 10.940 orang lainnya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak 7 Oktober 2023.

Ketua Komisi Srinivasan Muralidhar memaparkan sejumlah contoh kekerasan yang sangat mencolok terhadap warga sipil. Salah satu insiden memilukan terjadi pada 6 Juni 2026, ketika seorang bayi berusia tujuh bulan tewas ditembak di bagian kepala oleh tentara Israel di dalam mobil. Rekaman video memperlihatkan sang ayah telah memperlambat kendaraannya dan mengangkat tangan, namun pasukan di lapangan tidak memberikan pertolongan medis apa pun kepada kedua orang tua korban yang turut terluka.

Kekerasan mematikan lainnya berlangsung pada Maret 2026 di kota Tammun, Kegubernuran Tubas, ketika pasukan Israel menembaki sebuah mobil yang membawa satu keluarga. Ayah, ibu, dan dua putra bungsu mereka tewas akibat luka tembak di kepala, sedangkan dua putra tertua mengalami luka-luka lalu dianiaya oleh tentara.

Komisi juga mendokumentasikan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang tengah hamil delapan bulan pada 9 Februari 2025 saat berusaha mengungsi dari Kamp Pengungsi Nur Shams. Korban tewas setelah ditembak setidaknya dua kali di bagian punggung dan panggul saat berusaha mengungsi dan mencari pertolongan bersama kerabatnya.

Operasi militer Israel di Tepi Barat sejak Juni 2025 dilaporkan telah memicu gelombang pengungsian warga Palestina terbesar di kawasan tersebut sejak Perang Enam Hari pada 1967. Muralidhar menegaskan bahwa penggunaan serangan udara serta kebijakan penyitaan tanah secara maksimal telah memaksa 34.176 orang kehilangan tempat tinggal. Langkah tersebut dinilai bertujuan menyusutkan ruang hidup dan meminimalkan populasi Palestina.

Anggota komisi asal Zambia, Florence Mumba, menilai aparat Israel beroperasi secara terkoordinasi dengan para pemukim Yahudi dalam sebuah upaya yang mengarah pada pembersihan etnis.

"Tampak jelas bahwa tujuan otoritas Israel dan para pemukim adalah memperoleh tanah sebanyak mungkin, menyingkirkan warga Palestina dari wilayah tersebut dengan memperlakukan mereka secara buruk, membunuh mereka, kekerasan seksual terhadap mereka, membunuh anak-anak," tegas Mumba.

Laporan komisi turut membongkar lonjakan kekerasan seksual dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pihak berwenang Israel. Praktik yang didokumentasikan meliputi pemaksaan penelanjangan, pemeriksaan rongga tubuh, hingga berbagai bentuk pelecehan yang merendahkan martabat.

Anggota komisi asal Australia, Chris Sidoti, menerangkan bahwa kesimpulan analisis hukum komisi menetapkan Negara Israel, melalui otoritas politik dan militernya, bertanggung jawab atas dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan, penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, serta bentuk kekerasan seksual lainnya melalui penargetan warga sipil secara sengaja. Sidoti menggarisbawahi bahwa kejahatan penganiayaan tersebut menargetkan korban berdasarkan gender dan usia, khususnya anak-anak Palestina. Penegasan status kejahatan terhadap kemanusiaan di Tepi Barat ini dinilai sebagai temuan paling penting dari 18 laporan yang dirilis komisi selama lima tahun terakhir.

Sidoti mengingatkan bahwa keadaan di lapangan saat ini mustahil dipertahankan. "Situasi seperti saat ini tidak bisa berlanjut. Ini mustahil. Terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu saat ini, situasi saat ini tidak berkelanjutan bagi Israel dan bagi Palestina," ungkapnya.

Muralidhar menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang secara tegas menolak pengakuan kedaulatan Palestina maupun solusi dua negara sebagai bukti yang memperjelas agenda pendudukan Israel.

Menyikapi eskalasi ini, komisi mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional segera mengambil tindakan nyata berdasarkan hukum internasional. Komisi menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk tidak memberi bantuan ekonomi, politik, maupun militer yang melanggengkan pendudukan, serta secara khusus mendesak Amerika Serikat agar segera meninjau kembali bantuan yang diberikan kepada Israel.