Kontraktor Korsel Dihukum karena Bocorkan Desain Kapal Selam ke Taiwan

Pengadilan Cabang Masan dari Pengadilan Distrik Changwon menjatuhkan hukuman penjara selama 2,5 tahun kepada kepala eksekutif salah satu perusahaan kontraktor Korea Selatan. Selain itu, dua karyawan dari kontraktor lain masing-masing dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara atas keterlibatan mereka dalam kebocoran desain tabung peluncur torpedo dan fasilitas penyimpanan yang digunakan dalam program kapal selam Taiwan.

Dalam putusannya, pengadilan tidak mengungkapkan nama para terdakwa maupun perusahaan terkait. Namun, identitas pengacara mereka tercantum dalam dokumen persidangan, dan para pengacara tersebut menolak memberikan komentar. Para terdakwa terbukti membocorkan informasi sangat rahasia tanpa memperoleh izin resmi.

“Kejahatan ini dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan Korea Selatan, karena teknologi strategis diekspor tanpa persetujuan Defense Acquisition Program Administration (DAPA), dan mitra ekspornya adalah Taiwan yang memiliki hubungan kurang baik dengan negara tetangga di Asia Timur,” menurut putusan pengadilan, dilansir Reuters.​

Taiwan tengah berupaya membangun delapan kapal selam sebagai bagian dari program penguatan pertahanan militernya. Namun, proyek tersebut menghadapi sejumlah penundaan. Uji coba laut pertama terhadap prototipe kapal selam dilakukan pada Juni 2025 lalu, dengan perusahaan pembuat kapal CSBC memimpin proses pembangunan.

Terkait kasus kebocoran dokumen desain, Kementerian Pertahanan Taiwan mengalihkan pertanyaan media kepada CSBC, namun perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan. Dalam proyek ini, kontraktor asal Korea Selatan direkrut untuk memproduksi komponen berupa tabung peluncur torpedo serta fasilitas penyimpanan.

Pengadilan Korea Selatan menilai kebocoran desain tersebut berpotensi menimbulkan beban diplomatik besar bagi Seoul karena menyangkut isu sensitif di kawasan, terutama hubungannya dengan China. Selain itu, pengadilan juga menyoroti risiko terhadap keamanan nasional Korea Selatan akibat transfer teknologi yang dilakukan tanpa persetujuan resmi dari DAPA.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa kejahatan tersebut mengancam keamanan nasional Korea Selatan, mengingat Taiwan berada dalam situasi tegang dengan sejumlah negara di Asia Timur. Pengadilan juga menegaskan bahwa ekspor teknologi yang dilakukan para terdakwa tidak mendapat persetujuan dari DAPA, lembaga yang mengatur penjualan senjata nasional Korea Selatan.

Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2023, otoritas Korea Selatan sempat menuduh kontraktor lain melanggar aturan perdagangan dalam proyek serupa yang berkaitan dengan Taiwan. Namun, vonis terhadap perusahaan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan banding. Insiden terbaru ini menambah kekhawatiran akan kemungkinan retaliasi ekonomi dari China terhadap Korea Selatan.