Taiwan Tolak Klaim Xi Jinping soal Kembali ke China
- Taiwan menolak klaim kedaulatan China
- China mempromosikan 'Satu Negara, Dua Sistem' untuk Taiwan
- Tekanan militer China terhadap Taiwan meningkat
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Taiwan Cho Jung-tai menegaskan, gagasan ‘kembali’ ke China bukan pilihan bagi 23 juta warga Taiwan. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Presiden China Xi Jinping kembali menekan klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam percakapan itu, Xi menyebut, ‘kembalinya Taiwan ke China’ setelah Perang Dunia II adalah bagian penting dari visi Beijing tentang tatanan dunia. Pemerintah Taiwan langsung menolak klaim tersebut.
“Kami harus kembali menegaskan bahwa Republik China - Taiwan, adalah negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka,” kata Cho kepada wartawan di luar parlemen, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (26/11/2025).
“Bagi 23 juta warga negara kami, ‘kembali’ bukanlah opsi — ini sangat jelas,” sambungnya.
Dalam sistem Taiwan, perdana menteri bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari, sementara isu pertahanan dan hubungan luar negeri menjadi kewenangan presiden.
1. Taiwan tolak ‘Satu Negara, Dua Sistem’
Beijing kembali mempromosikan model ‘satu negara, dua sistem’ untuk Taiwan, namun skema tersebut tak mendapat dukungan dari partai politik arus utama di Taipei dan telah berulang kali ditolak Presiden Lai Ching-te.
Ketegangan juga meningkat setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan, serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Jepang. Beijing menilai Taiwan sebagai isu diplomatik paling sensitif dan menolak pernyataan Tokyo tersebut.
Sementara itu, Trump menyebut hubungan AS–China sedang sangat kuat dan menyoroti kemajuan pembicaraan dagang setelah berbicara dengan Xi, namun tidak menyebut apakah Taiwan ikut dibahas dalam percakapan tersebut.
Taipei berkali-kali menuduh Beijing memelintir sejarah Perang Dunia II untuk memperkuat klaim kedaulatan atas Taiwan. Taiwan diserahkan kepada Republik China setelah perang berakhir, sedangkan Republik Rakyat China baru berdiri pada 1949 setelah kemenangan komunis di daratan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Hsiao Kuang-wei mengatakan, Beijing telah mendistorsi fakta sejarah. Ia mengingatkan, AS sebelumnya sudah menyoroti cara China menggunakan dokumen era Perang Dunia II untuk menekan Taiwan.
“China berulang kali mencoba mengintimidasi dan menekan negara-negara tetangga seperti Taiwan dan Jepang melalui sifat ekspansionis otoriternya,” ujar Hsiao.
2. China: Kedaulatan tidak berubah
Menanggapi kritik Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan bahwa Republik Rakyat China merupakan “pemerintahan penerus yang sah” dari Republik China sejak 1949.
“Kedaulatan dan integritas teritorial China tetap tidak berubah,” kata Mao.
Beijing juga tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih Taiwan dan terus meningkatkan tekanan militer terhadap pulau itu.
3. Tekanan militer China
Kementerian Pertahanan Taiwan pada Selasa melaporkan keberadaan satu balon yang melintasi Selat Taiwan sehari sebelumnya. Taipei menilai pola penerbangan balon dari China yang meningkat saat musim dingin sebagai bagian dari aktivitas pelecehan militer.
China tidak segera memberikan komentar terkait laporan tersebut. Sebelumnya, Beijing menyebut balon-balon itu digunakan untuk keperluan meteorologi dan meminta Taiwan agar tidak menggiringnya ke isu politik.
