Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi menyetujui penjualan paket persenjataan senilai 292 juta dolar AS (Rp5,2 triliun) kepada Korea Selatan. Keputusan ini langsung menuai penolakan keras dari otoritas Korea Utara.
Pyongyang menilai pasokan militer tersebut berpotensi mengancam stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Merespons kerja sama pertahanan AS dan Korea Selatan itu, Korea Utara memperingatkan adanya eskalasi ketegangan di kawasan perbatasan.
Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi persetujuan pengiriman 70 unit rudal udara-ke-udara tingkat lanjut beserta suku cadang pendukungnya. Persenjataan utama dalam paket ini adalah rudal AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) produksi RTX Corporation.
Rudal canggih ini dirancang untuk melumpuhkan sasaran di luar jangkauan visual pilot. Pemerintah AS menyatakan penjualan alutsista ini merupakan langkah krusial untuk mengamankan wilayah udara negara sekutunya.
"Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Republik Korea untuk memenuhi ancaman saat ini dan masa depan dengan memperluas kemampuan pertahanan udaranya, mencegah agresi di kawasan, dan memastikan interoperabilitas dengan Pasukan AS," ujar perwakilan Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari Anadolu Agency.
Menanggapi kesepakatan tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea Utara merilis pernyataan resmi melalui kantor berita pemerintah, KCNA. Pyongyang memprotes pengiriman senjata ini karena dinilai bertolak belakang dengan upaya menjaga perdamaian regional.
Otoritas Korea Utara menilai kolaborasi taktis antara AS dan Korea Selatan terus diperkuat secara sepihak. Kondisi ini dianggap mengabaikan kekhawatiran masyarakat global terhadap kerentanan keamanan di semenanjung tersebut.
"Kerja sama militer antara Washington dan Seoul secara sistematis diperkuat meskipun ada kekhawatiran internasional atas meningkatnya ketegangan di dalam dan sekitar semenanjung," kata Direktur Jenderal Kebijakan Eksternal Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dilansir The Straits Times.
Selain melayangkan protes, pejabat kebijakan luar negeri Korea Utara juga mengkritik manuver AS terkait perdagangan senjata global. Ia menilai bisnis persenjataan Washington sekadar mencari keuntungan ekonomi dari wilayah yang rawan konflik.
"Ekspor senjata AS adalah ekspor perang," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap dominasi militer sekutu, Korea Utara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan modernisasi persenjataan taktis secara mandiri. Keputusan strategis ini diambil untuk mengimbangi daya tempur lawan demi mencapai keseimbangan militer yang stabil.