MPR Serahkan Draf Pokok Haluan Negara, Bagaimana Respons Prabowo?
- MPR RI menyerahkan draf Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, 3 Agustus 2026.
- Prabowo menyerahkan pembahasan PPHN kepada MPR, menyambut gagasannya, dan menaruh perhatian pada demokratisasi serta tata kelola pemerintahan daerah.
- Presiden menilai pilkada mahal dan menyoroti banyak kepala daerah terjerat korupsi; MPR juga mengundangnya ke Sidang Tahunan 14 Agustus 2026.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan MPR RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026). Dalam pertemuan itu, MPR juga menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan, konsep tersebut masih dalam bentuk draf.
"Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/8/2026).
1. Apa respons Prabowo?
Menurut Muzani, Presiden Prabowo merespons dengan menyerahkan sepenuhnya pembahasan konsep PPHN kepada MPR RI. Prabowo mengatakan, kata Muzani, PPHN nantinya bisa digunakan sebagai landasan aturan yang bisa digunakan oleh berbagai periode kepemimpinan.
"Karena itu, Presiden menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Bahkan, Presiden memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar dia.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyoroti proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mulai dari pemilihan hingga banyaknya kepada darah yang terjerat korupsi.
"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan. Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi," ujar dia.
"Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," kata Muzani.
2. Prabowo sebut pemilihan kepala daerah boros
Prabowo mengatakan, pemilihan kepala daerah juga prosesnya boros dan memakan banyak biaya.
"Namun beliau (Prabowo) sangat berhati dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi karena itu beliau sangat perhatiin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," kata dia.
3. MPR undang Presiden
Dalam pertemuan itu, MPR RI juga menyampaikan surat undangan undangan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (14/8/2026).
"Kedatangan kami pada hari ini adalah untuk mengundang kehadiran Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara guna menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Ahmad Muzani di Kantor Presiden, Jakarta.
"Selain itu, kami juga mengundang Presiden untuk menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus. Dua peristiwa penting tersebut akan kami jadikan satu dan rencananya diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus," ucap dia.
