Korsel Akan Perluas Visa dan Pilihan Pekerjaan bagi Pelajar Asing

Menurut Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah dan Sekretariat Perdana Menteri, langkah tersebut merupakan upaya untuk mengisi lowongan pekerjaan di berbagai industri utama di Korsel. Pihaknya berencana untuk mengizinkan mahasiswa asing yang lulus di Korea untuk mengajukan visa kerja non-profesional E9. 

Para pejabat menjelaskan, rencana tersebut masih dalam tahap awal pengembangan dan akan diadopsi pada akhir tahun depan.

Saat ini, pelajar asing yang lulus di negara itu hanya berhak mendapatkan visa dalam jumlah terbatas, seperti E-7, yang dikeluarkan untuk jenis pekerjaan spesialis dalam jumlah terbatas.

Sementara itu, bagi mereka pemegang visa D-10 yang sedang mencari pekerjaan setelah menyelesaikan program universitas di Korea Selatan akan diperpanjang maksimal 3 tahun. Saat ini, pemegang visa D-10 diperbolehkan tinggal sementara selama 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga 2 tahun.

Untuk pelajar yang mencari pekerjaan di sektor pembuatan kapal, pemerintah akan membantu mereka untuk segera dipekerjakan setelah menyelesaikan program pelatihan tertentu. Ini karena sektor tersebut sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis.

Selain itu, bagi perusahaan yang menghadapi kekosongan posisi karena karyawan yang sedang cuti melahirkan atau cuti ayah, posisi tersebut diperbolehkan diisi oleh pelajar.

Selain langkah-langkah untuk pelajar, pemerintah Korsel berencana untuk memperluas akses pemegang visa E-9 dan E-10 ke visa E-7-4, yang mana hal ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pekerjaan, serta memungkinkan pemegang visa untuk tinggal di negara tersebut lebih lama. 

Hal ini akan ditentukan berdasarkan kriteria konversi, termasuk tingkat pendidikan, aset, dan sertifikasi pemohon, yang mana akan dipermudah dan kuota jumlah visa yang diterbitkan akan ditingkatkan.

Nantinya dengan aturan baru, orang tua pelajar asing dapat mengajukan visa pekerja musiman E-8, agar keluarga dapat tinggal bersama.

Pemerintah akan membentuk komite khusus pejabat pada Juli, guna meningkatkan efisiensi dalam menangani tugas melayani pelajar dan pekerja asing di negara tersebut. Komite ini akan memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai masalah tersebut.

Berbagai lembaga saat ini menangani pekerja dengan visa berbeda. Kementerian Kehakiman melayani pekerja musiman E-8. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja mengawasi pekerja dengan visa E-9 dan H-2, yang dikeluarkan untuk sebagian besar pekerjaan manual dengan persyaratan keterampilan formal yang relatif rendah. 

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 560 ribu orang yang menggunakan visa kerja di Korea Selatan. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Pengumuman baru-baru ini muncul, ketika pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol berupaya meningkatkan tenaga kerja asing untuk memerangi kekurangan tenaga kerja yang disebabkan oleh penurunan populasi dan penuaan.

Pada 19 Juni, Yoon mendeklarasikan 'darurat populasi nasional'. Untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi hal itu, pihaknya meluncurkan langkah-langkah untuk memperluas bantuan tunai kepada bayi baru lahir dan membalikkan tren penurunan angka kelahiran.

"Krisis populasi yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang sangat rendah adalah masalah utama dan kritis bagi Korsel. Penurunan populasi yang cepat kini telah menjadi masalah yang memicu kekhawatiran mengenai kelangsungan hidup Korsel," ujarnya, dikutip dari The Straits Times.