Korut Bantah Laporan Perdagangan Orang oleh AS dan Ancam Balasan Keras

Pemerintah Amerika Serikat kembali menempatkan Korea Utara pada kategori Tingkat Tiga atau peringkat terendah dalam laporan terbarunya. Keputusan ini memicu kemarahan pihak Korea Utara karena dinilai berasal dari tuduhan sepihak tanpa dasar yang jelas, penuh manipulasi data, dan kebohongan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga membantah tuduhan terkait praktik kerja paksa yang didukung oleh negara.

Pyongyang memandang langkah tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri sekaligus ancaman bagi kedaulatan nasional. Pemerintah setempat menilai isu kemanusiaan sengaja dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menunjukkan sikap bermusuhan.

"Departemen Luar Negeri AS melakukan provokasi politik serius dengan memfitnah kami lewat laporan yang penuh rekayasa dan kebencian," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dilansir The Korea Times.

Menghadapi tekanan diplomatik dari Gedung Putih, Korea Utara secara terbuka menegaskan kesiapan sistem pertahanannya kepada publik. Pemerintah setempat menyatakan tidak akan menoleransi segala bentuk provokasi asing yang berusaha merusak tatanan masyarakat mereka. Sikap bermusuhan dari Washington ini dinilai justru semakin memperkuat pertahanan mandiri Korea Utara.

Pemerintah Korea Utara pun bersiap membalas tekanan tersebut demi melindungi kedaulatan negara serta hak seluruh warganya.

"Keributan soal hak asasi manusia yang dibuat AS akan menjadi sasaran utama dari tindakan balasan terkeras kami," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara.

Meski rincian langkah balasan belum diungkapkan, peringatan ini membuat ruang dialog damai untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea semakin sempit.

Selain menolak penilaian sepihak tersebut, Korea Utara turut melontarkan kritik balik terhadap penegakan hukum di Amerika Serikat. Pihak Pyongyang menyebut praktik perbudakan modern dan pemerasan tenaga kerja justru marak terjadi di dalam negeri AS sendiri. Sikap Washington pun dinilai munafik karena bertindak seolah menjadi pengawas hak asasi manusia dunia di tengah berbagai persoalan di negaranya.

Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa penerbitan laporan tahunan itu hanyalah alasan untuk membenarkan campur tangan sepihak dan merusak stabilitas negara berdaulat.

"Perdagangan manusia sudah lama menjadi masalah di tengah masyarakat Amerika, bahkan menjadi kebiasaan buruk yang melekat di sana," sindir Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara.