Krisis Energi Meluas, IMF Minta Penghematan Anggaran Negara Berkembang

17 Oct 2026, 07:09 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Krisis Energi Meluas, IMF Minta Penghematan Anggaran Negara Berkembang

Ilustrasi pom bensin (Unsplash.com/Juan Fernandez)

Intinya Sih

IMF memperingatkan negara berkembang berpenghasilan rendah menghadapi tekanan anggaran akibat lonjakan harga energi, sehingga restrukturisasi utang dan pengurangan belanja kurang mendesak dinilai diperlukan.
Konflik yang melibatkan Iran mengganggu pasokan minyak dan gas, menaikkan biaya impor energi, menekan daya beli, serta membatasi distribusi pupuk yang berisiko mengganggu pangan.
Pemulihan pascapandemi, inflasi, dan utang tinggi mempersempit ruang kebijakan negara berkembang, sementara pertumbuhan berbasis kecerdasan buatan lebih terkonsentrasi di negara maju.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan peringatan terkait kondisi sulit yang dihadapi negara-negara berkembang berpenghasilan rendah pada Selasa (13/10/2026). Kelompok negara tersebut menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat lonjakan harga komoditas energi dunia.

Pada Pertemuan Tahunan di Bangkok, Thailand, IMF menyatakan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah kini menghadapi keterbatasan anggaran yang cukup berat. Restrukturisasi utang dan penyesuaian belanja publik dinilai perlu dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

1. Imbauan IMF terkait restrukturisasi utang negara berpenghasilan rendah

Beban pinjaman luar negeri di sebagian besar negara berpenghasilan rendah dinilai telah mencapai tingkat yang memberatkan anggaran belanja. Tingginya pembayaran bunga dan pokok pinjaman mengurangi kemampuan kas negara dalam membiayai kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah negara terkait didorong untuk mengurangi pos belanja yang kurang mendesak guna memperkuat cadangan kas dan menjaga stabilitas ekonomi.

"Ketika kondisi utang sudah tidak berkelanjutan, melakukan restrukturisasi secara tertib dan tepat waktu jauh lebih baik daripada menundanya, karena biaya pemulihan di masa depan akan jauh lebih besar," ujar Deputi Direktur Riset IMF, Petya Koeva Brooks.

2. Dampak krisis energi global terhadap negara berkembang

Peningkatan konflik militer yang melibatkan Iran di kawasan Timur Tengah berdampak pada pasokan minyak dan gas mentah di pasar internasional. Kenaikan harga bahan bakar tersebut memberikan tekanan pada neraca perdagangan negara berkembang yang bergantung pada impor, serta menurunkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bagi negara yang paling rentan, sebagian besar pengeluaran masyarakat digunakan untuk kebutuhan energi dan pangan sehingga situasinya jauh lebih berat, dan sayangnya pilihan yang tersedia sangat terbatas," kata Petya Koeva Brooks.

Selain bahan bakar, krisis energi juga memengaruhi distribusi pupuk pertanian di tingkat global. Terbatasnya pasokan pupuk berpotensi menurunkan hasil panen di negara-negara berpenghasilan rendah serta meningkatkan risiko kerawanan pangan global.

3. Tantangan pemulihan ekonomi di negara berkembang

Perekonomian dunia dinilai belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi, sehingga ketahanan anggaran di banyak negara berkembang semakin terbatas. Tingginya angka inflasi yang bersamaan dengan beban utang luar negeri turut mempersempit ruang kebijakan bagi bank sentral.

"Setelah bertahun-tahun ekonomi dunia menghadapi berbagai guncangan, tingkat utang meningkat cukup tinggi dan pada saat yang sama inflasi menjadi persoalan yang berat," tutur Petya Koeva Brooks.

Situasi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang lebih terpusat di negara-negara maju berkat investasi pada sektor kecerdasan buatan. Tanpa akses ke industri teknologi tinggi, negara-negara berpenghasilan rendah berisiko semakin tertinggal serta harus menghadapi tantangan stagflasi secara mandiri.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.