Jakarta, IDN Times - Presiden Bulgaria Ruman Radev, pada Kamis (2/2/2023), mengeluarkan dekrit untuk mengadakan pemilu lebih awal pada 2 April. Keputusan ini menyusul kegagalan Partai Sosialis Bulgaria (BSP) membentuk koalisi yang berbuntut krisis politik di Bulgaria.
Pemilihan umum parlementer ini nantinya akan menjadi yang kelima kalinya digelar di Bulgaria dalam 2 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa perpecahan masih mewarnai politik negara Balkan tersebut sampai saat ini.
Selain memutuskan pemilu lebih awal, Radev juga menunjuk kembali Galab Donev sebagai Perdana Menteri sementara. Ia resmi menjabat pada Jumat (3/2/2023).
Sementara itu, Radev juga menetapkan posisi menteri yang sama seperti pemerintahan sementara. Namun, pengecualian terjadi pada posisi Menteri Kebudayaan, Velislav Minekov, yang digantikan oleh Nayden Todorov.
Dilaporkan Balkan Insight, meningkatknya pengaruh dan peran Presiden Ruman Radev dalam beberapa tahun ini juga menyulut kritik dari partai politik. Sebab, mayoritas partai menganggapnya berupaya mendirikan republik kepresidenan di tengah kepemimpinan kabinet sementara.
Pada Selasa (31/1/2023), Partai GERB dan DPS mengikuti keputusan Partai Sosialis (BSP), Bulgarian Rise, dan Partai Revival untuk menyabotase adopsi euro di Bulgaria atau yang juga dikenal dengan Eurozone.
Ketidakhadiran anggota parlemen dari lima partai tersebut membuat Komite Ekonomi tidak bisa mengubah aturan Kode Asuransi tersebut. Padahal, perubahan itu merupakan kondisi awal masuknya Bulgaria dalam Eurozone pada 1 Januari 2024, dilansir Euractiv.
Martin Dimitrov, Ketua Komite Ekonomi, mengaku marah kepada anggota Partai GERB dan DPS yang ikut menyabotase inisiatif untuk masuk dalam Eurozone. Padahal kedua partai tersebut dikenal memiliki pandangan pro-Eropa.
Parlemen Bulgaria pada Rabu (1/2/2023) mengakui bahwa kelaparan yang terjadi di Ukraina pada 1932-1933, dikenal dengan insiden Holodomor, sebagai genosida. Pengakuan ini mengikuti Parlemen Eropa yang mengakui Holomodor sebagai genosida pada Desember 2022.
Berdasarkan hasil pemungutan suara di parlemen, sebanyak 134 dari 240 anggota parlemen setuju mengakui ini. Sedangkan pihak yang menolak peresmian undang-undang ini hanya 26 orang. Mayoritas anggota yang menolak berasal dari Partai Vuzrazhdane yang dikenal pro-Rusia, dikutip The Sofia Globe.
Setelah Parlemen Bulgaria mengakui peristiwa itu sebagai genosida, maka setiap Sabtu di akhir November akan diadakan hari khusus untuk mengenang para korban Holodomor.