Kudeta di Myanmar, Fakta Apa yang Kita Ketahui Sejauh Ini?

Menurut laporan The Straits Times, Suu Kyi bukan satu-satunya tokoh yang ditahan dalam penggerebekan pagi tadi. Bersama Suu Kyi, ada juga Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya yang ditahan.

Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan menerima konsekuensi, mengatakan salah satu dari yang ditahan termasuk Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai. Selain itu, menteri utama negara bagian Karen dan beberapa menteri regional lainnya juga ditahan, menurut sumber partai.

Sementara itu menurut Manny Maung, Peneliti Myanmar untuk Human Rights Watch, ada setidaknya 24 orang yang ditangkap dalam penggerebekan pagi tadi. Ia memuat nama-nama tersebut di Twitter-nya. Meski demikian, ia mengatakan belum memverifikasi kebenaran data tersebut.

“Berikut daftar orang yang ditangkap dalam kudeta #Myanmar hari ini (belum diverifikasi untuk saat ini). Kemungkinan lebih,” tulisnya di Twitter, Senin.

Nama-nama yang masuk daftar yaitu Daw Aung San Suu Kyi (Penasihat Negara), U Win Myint (Presiden), U Phyo Min Thein (Menteri Pengurus Wilayah Yangon), Dr. Zaw Myint Maung (Kepala Menteri Wilayah Mandalay), Dr. Aung Moe Nyo (Ketua Menteri Wilayah Magway), Daw Nan Khin Htwe Myint (Kepala Menteri Negara Bagian Kayin) serta U Nyi Pu (Menteri Pengurus Negara Bagian Rakhine).

Selain itu, ada juga Dr. Aye Zan (Chief Minister Negara Bagian Mon), U Maw (Menteri Perencanaan dan Keuangan, Kayah State), U Soe Nyunt Lwin (Menteri Perencanaan dan Keuangan Negara Nagian Shan), U Nyan Win (Pengacara Pribadi dari Daw Aung San Suu Kyi), Dr. Tin Myo Win (Dokter Pribadi Daw Aung San Suu Kyi), U Han Thar Myint (Anggota Komite Eksekutif Pusat, NLD), U Nyunt Wai (Ketua partai NLD, Shwe Daung), Daw Khin Saw Wai (Anggota Parlemen), Dr. Myo Aung (Anggota Parlemen), dan U Thaung Hyat (Kayah).

Selanjutnya ada U Sai Yu (Kayah), Min Htin Ko Ko Gyi (Pembuat Film), Min Thway Thit (Pemimpin Mahasiswa), U Ko Ko Gyi (Pemimpin Partai Rakyat), U Min Ko Naing (Mahasiswa Generasi 88), U Mya Aye (Mahasiswa Generasi 88) dan Maung Thar Cho (Penulis).

Sementara menurut laporanterakhir yang diterima hingga Sabtu, 6 Februari 2021, paling tidak ada 150tahanan politik yang ditangkap militer, termasuk Suu Kyi, Presiden Win Myint,dan elite Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) sebagai pemenang pemilu padaNovember 2020.

Beberapa jam pascapenggerebekan dan penangkapan, militer Myanmar menyatakan telah mengambil alih kekuasaan negara tersebut selama setahun. Hal ini juga diumumkan setelah mereka mengumumkan keadaan darurat pada Senin.

Wakil presiden U Myint Swe, yang dicalonkan militer, diumumkan sebagai penjabat presiden. Rezim militer telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun hingga 2011.

Penangkapan Suu Kyi sebelumnya telah dikonfirmasi oleh juru bicara NLD Myo Nyunt. “Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta,” katanya, dilansir The Straits Times.

“Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.

Kabar penangkapan ini juga telah dikonfirmasi oleh militer negara itu.

Pihak militer mengatakan, alasan penangkapan para pejabat negara adalah karena menganggap pemilihan umum (pemilu) pada November 2020 yang dimenangi Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) Suu Kyi, diliputi kecurangan. Kekacauan ini telah menimbulkan ketakutan akan terjadinya kudeta.

“Tentara Myanmar mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan dalam pemilu,” menurut pernyataan di stasiun televisi milik militer.

Dilansir The Times of India, sejak kemenangan sipil pada kontestasi politik, fraksi militer menuntut komisi pemilihan setempat untuk membuka data pemilih. Militer menuding ada 8,6 juta daftar pemilih palsu yang digunakan untuk memenangkan NLD.

Isu kudeta telah mencuat sejak pekan lalu ketika ketegangan politik melonjak. Itu terjadi setelah seorang juru bicara militer menolak untuk mengesampingkan kudeta menjelang sidang parlemen baru pada hari Senin ini. Di sisi lain, panglima militer Min Aung Hlaing juga mengangkat prospek untuk mencabut Konstitusi.

Min Aung Hlaing, ternyata telah mengindikasikan rencana untuk mengudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi sejak beberapa hari lalu. Pada Kamis (28/1/2021) tepatnya, Min Aung mulai menggemakan sentimen kudeta dalam pidatonya. Pernyataannya juga diterbitkan oleh surat kabar Myawady yang dikelola oleh militer.
 
Dia menyebut Konstitusi 2008 sebagai hukum tertinggi yang harus dihormati. Namun, Min Aung memperingatkan bila “melanggar” konstitusi pada saat tertentu diperlukan demi mengamankan negara.
 
Myanmar telah mengalami dua kudeta sebelumnya sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Kudeta pertama terjadi pada 1962 dan yang kedua pada 1988. 

Sejumlah pejabat negara telah memberi tanggapan terkait kisruh politik yang terjadi di Myanmar. Beberapa di antaranya termasuk Amerika Serikat (AS), Australia, dan Singapura.

Juru bicara Gedung Putih Jen Pseki menyampaikan AS akan mengambil tindakan jika militer Myanmar tidak segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya yang telah ditahan.

“AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan (kami) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata Psaki melalui keterangan pers, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin.

Hal senada juga diungkapkan Australia dan Singapura. Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne meminta supaya militer Myanmar bertindak sesuai hukum yang berlaku. Sementara Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan turut prihatin dengan ketegangan politik yang terjadi dan meminta pihak-pihak terkait untuk menahan diri dan mengutamakan proses dialog.

Kemenlu juga berpesan kepada seluruh warga Singapura di Myanmar untuk tetap waspada dan mengikuti saran otoritas lokal. “Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar. (Kami) berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, menjaga dialog, dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai,” tulis Kemenlu Singapura dalam sebuah pernyataan kepada media.

Menanggapi penangkapan San Suu Kyi dan pejabat lainnya di Myanmar, Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah, mengatakan hal tersebut sangat mengkhawatirkan.

“Penangkapan Aung San Suu Kyi, pejabat senior dan tokoh politik lainnya sangat mengkhawatirkan. Kecuali mereka yang ditahan dapat dituntut melakukan tindak pidana yang diakui menurut hukum internasional, mereka harus segera dibebaskan,” katanya dalam rilis yang diterima IDN Times, Senin.

“Militer Myanmar harus mengklarifikasi atas dasar hukum apa mereka ditahan. Mereka juga harus menjamin bahwa hak-hak mereka yang ditangkap dihormati sepenuhnya, termasuk terhadap perlakuan buruk, dan bahwa mereka memiliki akses ke pengacara pilihan mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus memastikan keberadaan mereka dan memberi mereka akses ke perawatan medis,” tambahnya.

Ia juga mengatakan apa yang terjadi saat ini adalah momen yang tidak menyenangkan bagi orang-orang di Myanmar. Penangkapan aktivis politik terkemuka dan pembela hak asasi manusia (HAM) juga menegaskan bahwa otoritas militer tidak akan mentolerir perbedaan pendapat apa pun di tengah peristiwa yang sedang berlangsung hari ini, ujarnya.

“Kudeta dan tindakan keras militer sebelumnya di Myanmar telah menyebabkan kekerasan skala besar dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan. Kami mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri, mematuhi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter dan agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin,” katanya.

“Laporan pemadaman telekomunikasi menimbulkan ancaman lebih lanjut bagi penduduk pada waktu yang tidak menentu - terutama saat Myanmar berperang dalam pandemi, dan karena konflik internal melawan kelompok bersenjata menempatkan warga sipil dalam risiko di beberapa bagian negara. Sangat penting bahwa layanan telepon dan internet lengkap segera dilanjutkan.”

Beberapa jam setelah ditahan oleh fraksi militer sebagai upaya kudeta pemerintahan, Suu Kyi menyerukan agar masyarakat menolak upaya perebutan kekuasaan yang tidak sesuai dengan konstitusi itu.

“Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” demikian tertulis dalam pernyataan yang dirilis oleh NLD, mengatasnamakan Aung San Suu Kyi, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).

Suu Kyi sendiri mendesak agar publik menolak segala upaya kudeta militer. “Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer,” kata perempuan yang menjadi simbol demokrasi Myanmar itu.

Kepolisian Myanmar telah mengajukan tuntutan pidana kepada Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Suu Kyi diduga mengimpor peralatan komunikasi ilegal, sementara Myint dituntut karena melanggar protokol kesehatan pada kegiatan kampanye September 2020 silam.

Tuntutan dilayangkan setelah pasukan militer menggeledah kediaman Suu Kyi pada Senin (1/2/2021) sekitar pukul 06.30 waktu setempat. Mereka menemukan sedikitnya 10 walkie talkie dan perangkat komunikasi lainnya, sebagai barang bukti pelanggaran pidana.

Dalam surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi keamanan, dijelaskan bahwa Suu Kyi akan ditahan hingga 15 Februari. Dia juga akan dimintai keterangan sebagai saksi, mengkonfirmasi barang bukti, serta dicarikan kuasa hukum.

“Kami mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa pengadilan Dakhinathiri telah memberikan penahanan 14 hari, dari 1 Februari hingga 15 Februari terhadap Daw Aung San Suu Kyi dengan tuduhan melanggar undang-undang impor-ekspor,” tulis Kyi Toe, petugas pers NLD melalui laman Facebook.

Selain itu, polisi juga mengajukan tuntutan pidana kepada Presiden Win Myint atas pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Dengan merujuk Undang-Undang Manajemen Bencana, Myint bersama istri dan putrinya terlibat dalam kampanye pemilu pada September 2020, yang menyebabkan ratusan orang berkerumun dan melanggar sejumlah aturan pembatasan di tengah pandemik COVID-19.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjanji akan mengumpulkan dukungan internasional untuk menggagalkan kudeta militer di Myanmar.

“Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberi tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal. Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu, yang menurut saya berlangsung normal setelah periode transisi yang luar biasa,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir dari The Straits Times, Kamis (4/2/2021).

Sementara itu Dewan Keamanan (DK) PBB yang beranggotakan 15 negara juga mengecam kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

“Anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas deklarasi darurat yang diberlakukan di Myanmar oleh militer pada 1 Februari dan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota Pemerintah,” kata Presiden DK PBB Barbara Woodward, dilansir dari laman resmi PBB, Jumat (5/2/2021).

Akibat kudeta yang terjadi, rakyat Myanmar menggelar demo menolak langkah militer tersebut. Para pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari, sebagai simbol perlawanan yang terinspirasi dari film Hunger Games. Penghormatan serupa juga digunakan demonstran yang menuntut revolusi pemerintahan di Thailand tahun lalu.

Mereka juga berjanji akan berjuang hingga akhir. “Kami telah memutuskan. Kami akan berjuang sampai akhir. Generasi berikutnya hanya bisa memiliki demokrasi jika kami mengakhiri kediktatoran militer ini,” kata Ye Kyaw, mahasiswa berusia 18 tahun, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Minggu (7/2/2021).

Selang satu pekan dilancarkannya kudeta, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing meyakinkan masyarakat bahwa rezim junta militer yang berkuasa saat ini berbeda dengan rezim militer yang sempat menguasai Burma selama lima dekade.

Dia bahkan berjanji untuk mengadakan pemilu yang adil, kemudian mengawal transisi pemerintahan kepada pihak pemenang. Dia turut menegaskan, tidak ada perubahan kebijakan luar negeri dan Myanmar tetap mendorong negara-negara untuk berinvestasi.

“Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai dengan aturan demokrasi. Junta (akan) membentuk demokrasi yang benar dan disiplin,” kata Min Aung.