Lebanon Resmi Hapus Hukuman Mati, Ganti Penjara Seumur Hidup

Rancangan undang-undang penghapusan hukuman mati disetujui dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua Parlemen Nabih Berri. Aturan tersebut mengganti hukuman mati untuk sejumlah kejahatan berat, termasuk pembunuhan dan pengkhianatan negara.

"Saya merasa terhormat Lebanon telah mengesahkan undang-undang ini dan kembali menjadi pelopor dalam melindungi hak-hak mendasar," kata Menteri Kehakiman Adel Nassar, dilansir The National.

Undang-undang baru tersebut membatalkan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lebanon serta ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi mati. Perubahan ini memberikan kepastian hukum bagi para terpidana yang sebelumnya menghadapi hukuman mati.

"Kami tidak hanya menghapus suatu hukuman, tetapi juga gagasan bahwa negara dapat menjadi pembunuh atas nama hukum," kata Anggota Parlemen Simon Abi Ramia.

Direktur Regional Amnesty International, Heba Morayef, menyebut keputusan tersebut mengubah penundaan eksekusi selama lebih dari dua dekade menjadi perlindungan hukum yang tetap.

Sebagian besar anggota parlemen yang memiliki 128 kursi mendukung penghapusan hukuman mati. Namun, faksi Hizbullah menjadi satu-satunya blok politik yang menolak rancangan undang-undang tersebut.

Hizbullah berpendapat penghapusan hukuman mati seharusnya dibahas setelah rancangan undang-undang pengampunan umum disahkan. Mereka khawatir perubahan aturan dilakukan tanpa memperjelas dampaknya terhadap hukuman bagi pelaku kejahatan berat.

Perdebatan tersebut berlangsung bersamaan dengan pembahasan aturan pengampunan umum yang dapat mengurangi masa tahanan bagi narapidana tertentu. Keluarga aparat keamanan juga sempat menggelar aksi untuk menuntut keadilan bagi korban kejahatan berat.

Komunitas internasional menyambut keputusan Lebanon tersebut sebagai kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Amnesty International menilai langkah itu menjadi tonggak penting bagi kawasan Arab.

"Keputusan Lebanon untuk menghapus hukuman mati menandai tonggak sejarah penting dan kemenangan bagi hak asasi manusia," kata Heba Morayef, dilansir Middle East Online.

Pemerintah Lebanon menegaskan bahwa penghapusan hukuman mati tidak berarti memberikan kelonggaran bagi pelaku kejahatan. Sebagai gantinya, terpidana akan menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan kerja paksa.

"Kami tidak menganggap penghapusan hukuman ini sebagai bentuk toleransi terhadap kejahatan. Kebijakan ini bertujuan melindungi negara yang tidak memilih untuk membunuh," kata Nassar.

Namun, penerapan hukuman seumur hidup menghadapi persoalan kapasitas penjara yang terbatas. Krisis ekonomi Lebanon membuat pemerintah perlu menyiapkan sumber daya untuk menjalankan sistem hukuman baru tersebut.