Lebih dari 100 Diplomat Inggris-Prancis Desak Sanksi untuk Israel

Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh 52 mantan diplomat Prancis dan 50 mantan diplomat Inggris, termasuk mantan Duta Besar Inggris untuk PBB Jeremy Greenstock dan Emyr Jones Parry. Para penanda tangan menegaskan bahwa kedua negara memikul tanggung jawab moral serta historis dalam pembentukan tatanan kawasan Timur Tengah.

Otoritas Israel dituding sengaja berupaya menghapus masa depan negara Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Penggusuran paksa rumah warga dan pembiaran kekerasan pemukim Yahudi oleh aparat keamanan Israel dinilai telah memenuhi unsur pembersihan etnis. Kebijakan ini juga telah meluas hingga ke wilayah Lebanon dan Suriah.

Surat tersebut turut mengkritik pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut bangsanya harus terus hidup dengan pedang. Pendekatan militeristik ini dipandang salah secara moral, membahayakan keselamatan warga Israel sendiri, serta menutup peluang negosiasi damai.

"Dunia tidak lagi melihat Israel sebagai sebuah demokrasi sejati, tidak ada yang demokratis dari mencabut hak dan tanah orang lain," tulis para diplomat, dilansir The Guardian.

Para diplomat mendesak Inggris dan Prancis menerapkan tujuh kebijakan, mencakup pembekuan perjanjian dagang dengan Israel, embargo senjata total, serta pemutusan kerja sama militer. Kedua negara juga diminta menegakkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tanpa standar ganda, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa batas ke Gaza bersama UNRWA.

Tuntutan lainnya meliputi larangan perdagangan komoditas pemukiman ilegal, peringatan sanksi bagi kontraktor proyek E1, pelarangan warganya membeli properti di tanah rampasan Palestina, serta pencabutan status badan amal pendana pemukiman tersebut.

"Apa yang kami minta adalah tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata," kata mantan Duta Besar Inggris untuk Libya Peter Millett, dilansir Al Jazeera.

Kelompok Hamas menyambut surat para mantan diplomat tersebut. Pejabat senior Hamas Basem Naim meminta pemerintah Inggris dan Prancis segera merealisasikan pengakuan kemerdekaan Palestina menjadi tindakan yang nyata.

Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza saat ini masih berada dalam taraf yang mengkhawatirkan. Sebanyak lebih dari 72 ribu warga Palestina dilaporkan tewas, sementara dua juta orang kini hidup di 30 persen wilayah Gaza yang hancur tanpa pasokan medis dan pangan memadai.

Meskipun gencatan senjata sempat tercapai pada Oktober 2025, militer Israel dilaporkan terus melancarkan agresi militer. Data otoritas kesehatan setempat mencatat setidaknya 1.285 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan lanjutan yang terjadi setelah masa gencatan senjata tersebut.