Angka Kelahiran Turun, Pemerintah Soroti Tren Tunda Nikah
- Jumlah kelahiran bayi turun dari 4,58 juta pada 2020 menjadi 4,44 juta pada 2025.
- Wihaji mengingatkan penundaan pernikahan perlu memperhatikan batas kesehatan reproduksi.
- Pemerintah mendorong edukasi pranikah, pendewasaan usia perkawinan, jaminan sosial, dan dukungan keluarga muda.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengingatkan generasi muda agar penundaan pernikahan tidak melewati batas kesehatan reproduksi. Hal itu disampaikan di tengah penurunan jumlah kelahiran di Indonesia yang dinilai dapat berdampak pada struktur penduduk dan bonus demografi dalam jangka panjang.
"Saya menghormati dan menghargai orang yang menunda, selama itu dalam konteks kebaikan, seperti memperbaiki pendidikan, karier, mental, dan ekonomi. Tetapi jangan sampai penundaan itu kemudian melewati batas kesehatan reproduksi yang perlu diperhatikan," kata Wihaji dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/8/2026).
1. Kelahiran Indonesia terus menurun
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji berbincang dengan peserta wisuda Sekolah Lansia di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Selasa (15/4/2025). (ANTARA/HO-Kemendukbangga-BKKBN) Berdasarkan data Supas 2025 BPS, jumlah kelahiran bayi turun dari 4,58 juta pada 2020 menjadi 4,44 juta pada 2025. Artinya, terjadi penurunan sekitar 142 ribu kelahiran per tahun. Pada periode yang sama, proporsi anak usia dini juga turun dari 11,44 persen menjadi 11,08 persen.
2. Tunda nikah dipengaruhi banyak faktor, tapi ada sisi positifnya
Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji. (IDN Times/Teri). Wihaji mengatakan, keputusan generasi muda menunda pernikahan berkaitan dengan pendidikan, karier, tekanan ekonomi, kesiapan mental, norma sosial, dan perubahan budaya. Penelitian Universitas Respati Yogyakarta 2023 menyebut pendidikan dan karier menjadi faktor bagi 64 persen responden, disusul tekanan dan ketidakpastian ekonomi 63 persen.
Namun, pemerintah juga melihat sisi positif berupa pendewasaan usia perkawinan dan kesiapan hidup yang dapat membantu menekan perkawinan usia dini.
3. Bonus demografi tak otomatis jadi bonus ekonomi
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, saat diwawancarai usai menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (27/7/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin) Dinamika fertilitas menjadi perhatian karena Indonesia sedang memanfaatkan bonus demografi. Saat ini, 69 persen penduduk berada pada kelompok usia produktif 15-64 tahun. Wihaji mengatakan kondisi tersebut tidak otomatis menjadi bonus ekonomi jika penduduk usia produktif tidak memiliki kualitas SDM dan tidak terserap dalam pekerjaan produktif.
Kemendukbangga/BKKBN mendorong edukasi dan bimbingan pranikah, pendewasaan usia perkawinan, akses jaminan sosial, serta dukungan bagi keluarga muda. Pemerintah juga menjalankan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) sebagai salah satu Program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN.
