Malaysia Pertimbangkan Batasi Operasi UNHCR, Kenapa?

Hasan mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah mekanisme permohonan kartu pengungsi yang dinilai terlalu mudah. Menurutnya, seseorang bahkan dapat mengajukan permohonan secara daring dari negara asal sebelum memperoleh kartu tersebut setelah tiba di Malaysia.

Negeri Jiran selama ini menjadi salah satu tujuan utama etnis Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Meski bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB, hingga akhir Februari tercatat sekitar 126 ribu pengungsi Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, terdaftar di UNHCR Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya mengatakan kerumunan pengungsi di depan kantor UNHCR telah memicu keresahan masyarakat. Anwar memperingatkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin resmi akan ditahan oleh otoritas imigrasi, dikutip dari The Star.

Para pengungsi Rohingya menghadapi lonjakan ujaran kebencian dan penyebaran disinformasi di media sosial dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Bryony Lau, mengatakan para pengungsi Rohingya di Malaysia hidup dalam ketakutan akibat ancaman penangkapan dan penggerebekan yang terus meningkat.

Dilansir Al Jazeera, kelompok pengungsi yang terdiri dari perempuan dan anak-anak itu mengatakan mereka diusir dari rumah oleh warga setempat di Penang pada Minggu. Mereka kemudian melakukan perjalanan semalaman menggunakan bus menuju Kuala Lumpur untuk meminta bantuan UNHCR terkait proses penempatan kembali.

Namun, Kepolisian Penang menyatakan para pengungsi secara sukarela berpindah ke Kuala Lumpur dengan bantuan pemerintah negara bagian dan pemerintah federal, termasuk Dewan Keamanan Nasional. Kepolisian Distrik Seberang Perai Utara mengatakan perpindahan itu dilakukan akibat meningkatnya persaingan ekonomi dan perebutan wilayah seiring bertambahnya populasi Rohingya.

Sejumlah organisasi HAM mendesak pemerintah Malaysia mengedepankan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya dibandingkan dengan langkah penahanan. Amnesty International menyatakan pemerintah tidak dapat membangun sistem perlindungan pengungsi yang kredibel apabila masih memperlakukan pengungsi sebagai kelompok yang harus ditangkap, ditahan, dan dipindahkan.

Pihaknya menegaskan bahwa pengungsi dan pencari suaka harus diperlakukan dengan bermartabat dan sesuai dengan hak asasi mereka. Lau mengatakan pemerintah Negeri Jiran seharusnya memprioritaskan perlindungan terhadap para pengungsi yang telah kehilangan tempat tinggal, bukan semakin membuat mereka ketakutan dengan melakukan penahanan.