Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, situasi perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
Perdebatan ini menyebut bahwa perang di Ukraina merupakan penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022.
Retno, yang menghadiri sejumlah sidang di Dewan HAM PBB tersebut, menekankan secara khusus bahwa dunia tak boleh lupa juga dengan kondisi Palestina.
Indonesia juga mengangkat perlunya dialog dan kerja sama untuk pemajuan HAM, serta penguatan Dewan HAM dan seluruh mekanismenya.
“Secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina di tengah perhatian dunia yang tertuju pada situasi lain,” kata Retno, dalam keterangannya, Rabu (1/3/2023).
Secara khusus, Retno menyampaikan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina.
“Insiden di Huwara baru-baru ini menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk,” ujar dia.
Selain itu, isu-isu non tradisional seperti perubahan iklim, aksi terorisme, dan kemunduran perlindungan hak kelompok rentan, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembatasan ruang sipil akibat konflik, juga menjadi pokok pembahasan.
Sebelumnya, Indonesia resmi maju mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity.”
“Saya meminta dukungan dari semua negara terhadap pencalonan tersebut,” ujar Retno.
Sementara itu, salah satu poin yang ditekankan Retno saat memaparkan upaya penguatan arsitektur HAM adalah aksi nyata untuk kemanusiaan.
Ia menegaskan kembali, penghormatan terhadap HAM merupakan syarat mutlak terciptanya perdamaian dan stabilitas. Kita harus menghentikan perang dan konflik.
“Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina,” tuturnya.
“Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan,” lanjut Retno.