Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Amerika Serikat (AS).
Pertemuan informal kali ini membahas sejumlah hal-hal terkait persiapan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, November 2022 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno mendorong agar dalam KTT bulan November di Phnom Penh nanti, isu implementasi 5 Points Consensus (5PC) dapat dibahas secara khusus oleh para pemimpin ASEAN.
Para menlu ASEAN juga sepakat dengan usulan Indonesia tersebut.
“Saya tegaskan kembali bahwa bagi Indonesia, kepentingan bersama ASEAN harus menjadi prioritas utama kita. Kemajuan pembangunan komunitas ASEAN harus terus berlanjut,” tegas Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (23/9/2022).
Guna mempersiapkan pembahasan di KTT, para Menlu juga sepakat untuk melakukan Pertemuan Persiapan pada tingkat Menteri Luar Negeri, yang akan dilakukan di Jakarta pada Oktober 2022.
Five-point consensus sendiri adalah kesepakatan terkait langkah penyelesaian situasi di Myanmar, antara lain penghentian kekerasan, dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar untuk fasilitasi proses dialog, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah kembali mendesak ASEAN untuk bekerja sama dengan NUG atau pemerintahan bayangan Myanmar, untuk membantu menyelesaikan krisis politik negara itu.
“ASEAN harus menggunakan kerangka kerja yang jelas dengan tujuan mengembalikan demokrasi di Myanmar, yang diwujudkan melalui negosiasi dan partisipasi yang inklusif dan adil dari para pemangku kepentingan utama, termasuk NUG dan NUCC,” kata Saifuddin, pekan lalu.
NUCC merupakan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional yang terdiri dari kelompok pemangku kepentingan Myanmar. Mayoritas mereka menentang rezim junta militer dan membantu membentuk demokrasi untuk Myanmar.