Menlu Retno Temui Menlu Vietnam, Bahas Politik hingga Pariwisata
Jakarta, IDN Times - Isu politik hingga pariwisata diangkat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika bertemu Menteri Luar Negeri Vietnam Bui Thanh Son dalam kerangka JCBC ke-5 Indonesia-Vietnam. Vietnam dan Indonesia telah memiliki Kemitraan Strategis sejak 2013. JCBC sebelumnya diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2022.
“Hubungan Indonesia-Vietnam terus meningkat yang antara lain ditandai dengan intensitas pertemuan kedua pemimpin. Dalam dua tahun terakhir, kedua pemimpin negara telah bertemu sebanyak 5 kali, dan terakhir adalah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Hanoi pada Januari lalu,” kata Retno, dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).
JCBC kali ini dilakukan untuk melakukan stocktaking perkembangan kerja sama bilateral dan tindak lanjut pertemuan JCBC ke-4 serta tindak lanjut kunjungan Presiden Jokowi ke Vietnam pada bulan Januari lalu. Isu yang dibahas mencakup kerja sama bilateral, regional, dan juga global.
1. Indonesia dan Vietnam harus bisa mempererat dialog di tengah rivalitas geopolitik
Untuk kerja sama politik, Retno menegaskan bahwa perlunya kedua negara terus mempererat dialog di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan.
“Untuk itu saya dorong dimulainya 10th Policy Dialogue Indonesia-Vietnam. Saya juga menyambut baik keikutsertaan Angkatan Laut Vietnam pada Multilateral Naval Exercise ke-24 tahun lalu dan pada ASEAN Solidarity Exercise tahun lalu yang diadakan di Batam,” ucap Retno.
“Terkait dengan kerja sama keamanan, saya tekankan pentingnya penguatan kerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional yang terus meningkat di kawasan, utamanya kasus perdagangan orang terkait online scam. Saya juga mendorong implementasi penuh MoU kerja sama penanggulangan terorisme dan MoU kerja sama penanggulangan kejahatan narkoba yang telah dimiliki kedua negara,” tegas Retno.
Kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran Asia Tenggara serta Indo-Pasifik.
“Kedua negara juga menekankan pentingngnya terus dihormatinya Hukum Internasional, termasuk UNCLOS 1982. Tanpa penghormatan terhadap Hukum Internasional, maka perdamaian dan stabilitas akan sulit terjaga seperti yang terjadi di wilayah lain. Kedua negara juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN dan terus mengarusutamakan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dalam kegiatan ASEAN dan kegiatan ASEAN dengan para mitranya,” tutur Retno.
2. Nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam naik selama 5 tahun terakhir
Untuk isu perdagangan, Retno menyambut baik peningkatan nilai perdagangan kedua negara selama 5 tahun terakhir yang naik rata-rata 12,8 persen. Untuk mencapai target 18 miliar dolar pada 2028, kedua negara perlu terus mengurangi hambatan dagang dan segera menuntaskan perjanjian ketahanan pangan serta mengoptimalkan peran Joint Committee on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JC-ESTC).
“Terkait dengan investasi, terdapat minat tinggi investasi dua arah. Oleh karena itu diperlukan iklim investasi yang baik. Indonesia pada kesempatan JCBC juga memintakan perlindungan terhadap para investor Indonesia yang telah menanamkan investasinya di Vietnam,” katanya.
Sektor kerja sama investasi yang memiliki potensi tinggi untuk masa depan antara lain renewable energy, industri high-tech, ekonomi hijau, dan ekosistem kendaraan listrik.
“Indonesia menyampaikan kesiapan untuk menjadi tuan rumah First Joint Working Group on Energy Cooperation yang pertama tahun ini guna menjajaki ide dan kesempatan kerja sama-kerja sama baru,” ungkap dia.
3. Kenaikan jumlah turis Vietnam ke Indonesia
Selain itu, Retno juga mengapresiasi kenaikan jumlah turis Vietnam ke Indonesia sebesar 79 persen tahun lalu, yaitu 121 ribu orang.
“Dan untuk semakin meningkatkan pariwisata, saya dorong ekspansi jalur penerbangan langsung antar-kota di kedua negara. Saya juga meminta dukungan Vietnam untuk memberikan izin penerbangan bagi maskapai Indonesia dengan slot waktu yang memudahkan,” kata Retno.
Untuk kesehatan dan pendidikan, Indonesia mendorong percepatan penyelesaian MoU kerja sama kesehatan sebagai payung kerja sama yang kebih luas serta Indonesia meminta pengaktifan kembali Joint Working Group soal kerja sama pendidikan.