Militer Thailand Bangun Tembok 8,4 Km di Perbatasan Kamboja

Tembok pembatas setinggi 3,6 meter ini dibangun menggunakan material beton bertulang, jaring baja galvanis, dan kawat berduri di Distrik Pong Nam Ron, Provinsi Chanthaburi. Saat ini, proyek perbatasan tersebut telah merampungkan pembangunan tahap awal sepanjang satu kilometer dari total target 8,4 kilometer.

Militer Thailand memfokuskan pemasangan barikade ini untuk memutus pergerakan ilegal yang kerap memanfaatkan celah perbatasan darat.

"Kami membangun pagar ini untuk mencegah aktivitas terlarang, khususnya penyelundupan orang dan barang," tegas Komandan Satuan Tugas Marinir Angkatan Laut Kerajaan Thailand di Chanthaburi, Kapten Prachya Hantiem.

Pihak militer juga menggarisbawahi bahwa seluruh fondasi bangunan didirikan sepenuhnya di dalam wilayah teritorial mereka tanpa melanggar kedaulatan Kamboja. Untuk menjamin transparansi, pengerjaan proyek ini dipantau langsung oleh personel militer Kamboja di setiap tahapannya.

Pembangunan tembok ini membelah area perkebunan milik warga di sebuah desa berpenduduk kurang dari 200 jiwa di Provinsi Chanthaburi. Sebagian besar penduduk setempat sangat menggantungkan hidupnya pada budi daya jagung serta buah-buahan seperti durian dan kelengkeng.

Berdirinya barikade beton ini secara otomatis memangkas luas lahan produktif milik warga. Selain memakan lahan, tembok permanen ini juga membatasi mobilitas warga yang sebelumnya terbiasa saling berkunjung melintasi batas negara.

"Kami menerimanya dan kami rela kehilangan sebagian tanah demi mendapatkan keamanan," tutur Suwin Muangmeung, seorang pemilik toko kelontong di kawasan tersebut.

Garis batas darat sepanjang 800 kilometer antara kedua negara ditetapkan berdasarkan perjanjian era Siam dengan kolonial Prancis pada kurun 1863 hingga pertengahan 1950-an. Guna menjaga nilai historisnya, militer merancang gerbang perlintasan khusus pada dinding beton agar posisi pilar batu berukir tulisan Siam dan tanda batas Prancis tidak terganggu.

Perselisihan tapal batas ini sebelumnya sempat memicu bentrokan bersenjata yang mematikan pada Juli dan Desember 2025, yang menelan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Meskipun gencatan senjata telah disepakati pada akhir Desember 2025, sekitar 20.000 warga Kamboja dilaporkan masih telantar di tenda-tenda pengungsian.

Otoritas Kamboja pun mendesak agar penentuan titik koordinat perbatasan disepakati terlebih dahulu melalui Komisi Bersama Perbatasan guna mencegah sengketa tapal batas di kemudian hari.

"Hal yang kami inginkan adalah komisi bersama dari kedua negara mencapai kesepakatan tapal batas terlebih dahulu sebelum pagar itu didirikan," tegas Direktur Jenderal Departemen Urusan Teknis Sekretariat Negara Urusan Perbatasan Kamboja, Sreu Bora.