Wamen ATR Pastikan OTT KPK Tak Ganggu Pelayanan Publik Kantor BPN
- Pelayanan publik di Kantor BPN Kabupaten Bogor dipastikan tetap berjalan setelah OTT KPK.
- Ossy Darmawan mengatakan jajaran Kantor BPN Kabupaten Bogor akan dievaluasi secara menyeluruh.
- KPK mengamankan 17 orang terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan memastikan pelayanan publik di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor tidak akan terganggu setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026). Ia juga meminta kasus ini jangan mengorbankan pelayanan publik.
"Alhamdulillah tadi pagi kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya," kata Ossy di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Ossy memastikan, pihaknya akan mengevaluasi jajaran Kantor BPN Kabupaten Bogor setelah adanya kasus OTT KPK di lingkungan tersebut.
Politikus Demokrat itu menyatakan, pihaknya masih akan mendalami duduk perkara kasus ini untuk melakukam evaluasi secara menyeluruh.
"Semua tempat tentunya harus terus kita lakukan evaluasi, terutama jika memang kejadian ini seperti apa. Ini yang harus kita ketahui dulu sumber permasalahannya apa. Dari situlah baru kita coba carikan solusi dan lakukan evaluasi menyeluruh," kata dia.
KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Mereka yang diamankan termasuk seorang direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN dan dua kepala kantor pertanahan (kantah).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, seluruh pihak tersebut masih dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.
“Total saat ini yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan ini sejumlah 17 orang ya. Di antaranya ada Dirjen, kemudian dua Kepala Kantah,” kata Budi, dikutip Selasa (15/9/2026).
