Negara Barat Khawatir Ekonomi Kosovo Hancur karena Larang Euro

Negara-negara grup QUINT memperingatkan Kosovo bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung kepada masyarakat Serbia. Mereka pun menyerukan Kosovo memperpanjang proses transisi dari mata uang dinar ke euro. 

"Kedubes Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat menyatakan regulasi terbaru dari Bank Sentral Kosovo yang diklaim akan mengurangi maraknya uang palsu dan menstabilkan finansial akan berdampak komunitas etnis Serbia," ungkapnya, dikutip Kossev. 

"Kebijakan ini akan berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari di wilayah yang didominasi etnis Serbia di Kosovo di mana selama ini selalu menerima pembayaran atau bantuan finansial dari Serbia," sambungnya. 

Dubes QUINT sudah menyerukan kepada Pristina untuk menangguhkan kebijakan ini yang rencananya akan dimulai pada 1 Februari 2024. Selain itu, masalah ini juga diminta didiskusikan dalam negosiasi perdamaian Serbia-Kosovo yang difasilitasi Uni Eropa (UE). 

Pada Jumat (26/1/2024), Perdana Menteri Albin Kurti meminta agar QUINT menghargai konstitusi dan legalitas, serta independensi institusi negaranya. Ia pun menekankan bahwa euro tetap akan menjadi mata uang tunggal yang beredar di Kosovo. 

"PM Kurti sudah menekankan pentingnya menghargai konstitusi dan legalitas di negara kami dengan secara menyeruluh dan di saat yang sama menghormati otoritas independen, dalam kasus ini Bank Sentral Kosovo," terang Kantor Perdana Menteri Kosovo, dilansir RFE/RL. 

Selain mendapat kritikan dari Serbia, sejumlah komunitas internasional juga menyatakan kritikan soal rencana penerapan mata uang tunggal di Kosovo. Pasalnya, semua transaksi dari Serbia juga akan terdampak kebijakan ini. 

Pekan lalu, Kurti menyatakan UE adalah proyek politik penting bagi Kosovo dan proses sejarah dalam peningkatkan kebebasan dan kesejahteraan di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. 

"UE harus selalu dilindungi dan kami ingin terus berkontribusi kepada blok tersebut," terangnya, dilansir N1. 

Sementara, Kurti menyatakan bahwa etnis Serbia mendapatkan hak yang sama dengan warga Albania. Ia menyebut bahasa Serbia masuk dalam bahasa resmi meski jumlah penduduk Serbia hanya sebesar 4 persen dari total populasi. 

"Mereka malah ingin pembentukan Komunitas Munisipal Serbia (CSM) dengan pemerintahan tersendiri. Sistem ini tidak sesuai dengan konstitusi karena memiliki presiden tersendiri. Saya ingin membantu etnis Serbia, tetapi tidak dengan mendirikan Republika Srpska baru," ujarnya.