Daftar 4 Negara yang Akan Akui Kemerdekaan Palestina, Jadi Gak ya?

Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina secara resmi pada September 2025. Presiden Emmanuel Macron menyatakan pengumuman tersebut akan disampaikan saat Sidang Majelis Umum PBB di New York. Dilansir BBC, Macron menekankan perlunya gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi rakyat Gaza.

"Perdamaian itu mungkin, tetapi kita memerlukan langkah nyata," tulisnya di X.

Keputusan ini disambut baik oleh pejabat Palestina, namun ditentang oleh Israel yang menilai langkah tersebut sebagai "penghargaan terhadap teror" setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dengan posisi strategisnya di Eropa, langkah Prancis dapat menjadi presiden bagi negara-negara Barat lainnya untuk mengambil sikap serupa.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, memastikan bahwa negaranya akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB ke-80 bulan September. Ia menegaskan pengakuan ini merupakan bentuk dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri. Dikutip dari Sydney Morning Herald, Albanese mengatakan, kami telah menerima komitmen dari Pemerintah Otoritas Palestina, dan itu menjadi dasar keputusan kami.

Australia akan bergabung dengan gelombang negara-negara lain yang mengumumkan pengakuan pada momen yang sama, seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Portugal. Langkah ini juga memperkuat citra Australia sebagai negara yang mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan negaranya akan mengakui Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah nyata mengakhiri perang di Gaza. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat kabinet darurat.

"Kami tidak akan tinggal diam jika peluang perdamaian dapat diwujudkan," ujar Keir Starmer dalam pernyataan resmi pemerintah Inggris.

Jika terealisasi, pengakuan dari Inggris akan menjadi langkah bersejarah mengingat negara tersebut selama ini termasuk sekutu utama Israel. Hal ini dapat mengubah dinamika diplomasi di Eropa dan memberi tekanan baru pada pihak-pihak yang terlibat konflik.

Kanada, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney, menetapkan persyaratan khusus sebelum mengakui Palestina. Persyaratan tersebut mencakup reformasi politik signifikan oleh Otoritas Palestina dan pemilihan umum pada 2026 tanpa partisipasi Hamas. Dikutip dari The New Arab, Carney menyatakan, reformasi dan stabilitas politik adalah syarat mutlak bagi pengakuan ini.

Langkah Kanada ini menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan bersyarat dibandingkan negara lain. Meski demikian, jika persyaratan ini terpenuhi, pengakuan dari Kanada akan menambah bobot dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.