Deretan Program Militeristik yang Kini Menyentuh Ruang Sipil

Pemerintah melalui Kemhan mengatakan, sebanyak 4.000 ASN menjalani pelatihan menjadi Komponen Cadangan (Komcad) selama 1,5 bulan. Prosesnya berlangsung secara bertahap dan dimulai April 2026.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait memastikan, pelatihan Komcad bagi ribuan ASN sifatnya sukarela atau tidak ada paksaan.

Target 4.000 ASN Komcad sendiri tidak terpenuhi karena ada insiden satu peserta yang meninggal dunia, yaitu Varenko Varkas Bagaskara yang merupakan ASN Kementerian Ekonomi Kreatif. Sehingga total ASN yang ikut Komcad gelombang pertama dan kedua 3.999 ASN.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengaku siap menggerakkan 552 pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia, agar ikut program Komcad bagi ASN. Hal itu lantaran Tito melihat ada manfaat positif usai ASN ikut digembleng ala militer lewat komcad.

"Kami siap untuk menggerakkan 552 pemda di 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota, untuk melaksanakan latihan ini secara bertahap dan menyeluruh di Indonesia," kata Tito dalam acara penutupan program Komcad ASN gelombang kedua di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (29/9/2026).

Berdasarkan data yang dibagikan Kementerian Pertahanan (Kemhan), ada 2.245 ASN telah dinyatakan lulus program Komcad. Sebanyak 1.481 ASN merupakan pegawai laki-laki dan 761 lainnya perempuan. Mereka berasal dari 50 kementerian atau lembaga pemerintah.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, ribuan ASN yang digembleng selama 37 hari itu datang dari berbagai latar belakang profesi, jabatan, pendidikan, dan keahlian. Keberagaman, kata Tito, merupakan kekuatan, karena pertahanan negara membutuhkan dari kapasitas nasional.

Dalam forum itu, Tito mengutip pernyataan yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal negara yang dapat mampu bertahan selama ratusan tahun. Tito menyebut ada tiga komponen utama yang membuat negara dapat bertahan ratusan tahun.

Pertama, negara tersebut memiliki militer yang kuat untuk menjaga negara, kedaulatan negara dari gangguan negara luar. Kedua, negara itu memiliki kepolisian atau intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, stabilitas dan keamanan di dalam negeri.

"Ketiga, negara tersebut memiliki aparatur sipil negara yang mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien," tutur Tito.

Tito juga menyinggung, ASN perlu diberikan latihan fisik, sebab latihan tersebut bisa bermanfaat bagi kesehatan. Hal itu berdasarkan konferensi di Amerika Serikat yang berjudul "The Real Cop Killer" yang diikutinya. Berdasarkan temuan yang dipaparkan dalam konferensi itu, polisi di AS banyak yang gugur bukan karena melawan kriminal, melainkan lantaran penyakit tidak menular.

"Sebagian besar meninggal karena sakit jantung dan stroke. Penyebab dari penyakit itu ada tiga, pertama makanan yang kurang sehat, kedua kebiasaan merokok, dan ketiga yakni lack of mobility atau kurang aktivitas fisik," ujar dia.

Dengan demikian, pembinaan fisik diharapkan tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kedisiplinan dan olahraga.

Tito juga menggarisbawahi ASN yang ikut digembleng lewat program Komcad bukan disiapkan untuk menggantikan peran TNI di bidang pertahanan. Komcad, kata dia, hanya digerakan sesuai aturan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

"Komponen cadangan hanya dilaksanakan sesuai mekanisme mobilisasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di luar mekanisme tersebut, saudara peserta pelatihan, tetap menjalankan tugas utama sebagai ASN pada instansi masing-masing," kata dia.

Tito menyebut, ada poin positif yang dapat dirasakan ASN ketika mengikuti latihan dasar militer. Bahkan, tak ada sisi buruk bila ASN ikut latihan ala tentara. Sebab, ia berharap ASN, khususnya yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri memiliki sikap disiplin, tepat waktu, loyalitas, memegang prinsip kebersihan, yang sudah menjadi nilai-nilai universal yang diterapkan di mana pun, termasuk lingkungan ASN bekerja.

"Hal positif selanjutnya, ASN yang ikut digembleng pasti akan membentuk jaringan. Sebab, ini adalah tempat yang baik untuk saling mengenal satu sama lain. Menemukan kawan baru, bertukar nomor ponsel, karena ASN dalam bertugas tidak bisa bekerja seorang diri," katanya.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, sebanyak 30 ribu calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan 5.476 calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mengikuti pelatihan dasar militer (latsarmil) Komcad.

Para pimpinan KDMP dan KNMP ini menerima berbagai materi selama pelatihan, di antaranya mengenai nilai-nilai kedisiplinan hingga kepemimpinan. Tak hanya itu, mereka juga akan dibekali mengenai integritas dan kerja sama tim.

"Melalui latsarmil Komcad, peserta dibekali ilmu dan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, integritas, semangat pengabdian, serta etos kerja yang kuat," kata Rico.

Materi yang diberikan dianggap penting untuk memperkuat kepemimpinan, kedisiplinan, semangat pengabdian, dan wawasan kebangsaan para peserta dalam menjalankan tugas di KDMP maupun KNMP. Peserta juga memperoleh materi manajerial dan kompetensi bidang yang disusun bersama kementerian teknis terkait.

Peserta memgikuti latsarmil sebagaimana yang diberikan kepada anggota Komcad pada umumnya. Seluruh rangkaian pelatihan ini menjadi salah satu persyaratan sebelum para peserta menjalankan tugas di KDMP dan KNMP.

Total jumlah peserta yang mengikuti program tersebut mencapai 35.476 orang. Mereka akan mengikuti pelatihan Komcad selama 45 hari di 67 satuan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara, desakan agar latsar militer disetop terus menguat pasca-lima peserta program SPPI meninggal. Mereka meninggal akibat berbagai sebab ketika mengikuti latsar militer di masing-masing satuan pendidikan.

Berikut data lima calon manajer kopdes yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer:

Pertama, Anisa Muyassaroh: meninggal pada 18 Juni 2026 di satuan pendidikan Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Anisa dinyatakan meninggal akibat heat stroke

Kedua, Yonanda Muhammad Taufiq: meninggal pada 17 Juni 2026 di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Sumatra Selatan. Yonanda meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung

Ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang: meninggal pada 23 Juni 2026 di satuan pendidikan Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Novia memiliki riwayat penyakit tuberkolosis.

Keempat, Muhamamd Rifki Renaldi Gunawan: meninggal pada Jumat, 26 Juni 2026 di satuan pendidikan Yon Parako 465. Sempat mengeluhkan sesak nafas pada Rabu, 24 Juni 2026, dan dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis pada Kamis, 25 Juni 2026.

Kelima, Nola Dya Sari meninggal pada Jumat, 26 Juni 2026 di Dodik Bela Begara Rindam XII, Singkawang, Kalimantan Barat. Kesehatannya menurun ketika berada di dalam kelas. Ketika dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang pada Jumat, 26 Juni 2026 pukul 20.20 WIB dilakukan berbagai upaya medis. Nola mengalami henti jantung.

Setelah ada korban jiwa yang berjatuhan, Kemhan menempuh kebijakan baru terkait latihan dasar militer yang diberlakukan bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dalam hal ini calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya mengubah format latihan militer menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Perubahan format ini mulai diberlakukan pada Juli 2026.

"Ini merupakan salah satu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPI sampai dengan sisa waktu pelaksanaan pada Juli ini adalah penyesuaian nama dan pendekatan kegiatan," ungkap Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait kepada IDN Times lewat pesan pendek, Senin (29/6/2026).

Dengan adanya perubahan kegiatan, kata Rico, maka materi yang bersifat teknis dan taktis militer dikurangi. Hal itu termasuk kegiatan menembak dan kegiatan lain yang tidak relevan langsung dengan kebutuhan calon manajer koperasi desa atau kelurahan merah putih.

"Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil," kata Jenderal bintang satu itu.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperketat seleksi dan pelatihan seluruh petugas haji 2027, termasuk formasi Media Center Haji (MCH).

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh petugas wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama satu bulan untuk menyeragamkan kompetensi dan pemahaman teknis sebelum bertugas di Tanah Suci.

"Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan rekrutmen, dan kemudian nanti semuanya harus dan wajib ikut pelatihan selama kurang lebih satu bulan," ucapnya dalam jumpa pers, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (2/7/2026). Pelatihan selama satu bulan ini wajib diikuti oleh seluruh PPIH Arab Saudi maupun PHD (Petugas Haji Daerah).

Dalam keterangan terpisah, Dahnil juga memastikan petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2026 dibekali pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pola semi-militer. Pola ini diterapkan untuk mempersiapkan petugas menghadapi beban kerja yang sangat berat sekaligus membentuk disiplin dan kekompakan dalam satu rantai komando.

Dahnil menegaskan, pelatihan semi-militer bukan semata-mata soal fisik, tetapi juga untuk memastikan seluruh petugas mampu bekerja secara terkoordinasi dan solid.

“Kenapa petugas haji dilatih semi-militer? Karena selain menghadapi kerja fisik yang sangat berat, mereka juga harus memahami rentang komando dan bekerja dalam satu tim yang solid,” ujar dia saat meninjau Diklat PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dahnil menekankan agar setiap petugas fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu layanan yang menjadi sorotan utama adalah konsumsi jemaah haji.

“Isu yang berkembang terkait makanan yang tidak layak, tidak sesuai gramasi dan spesifikasi, itu harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Sebanyak 400 peserta pegawai baru Basan Usaha Milik Negara (BUMN) digembleng dengan pelatihan dasar militer selama tiga bulan. Pelatihan dilakukan di Markas Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) di Serpong, Tangerang, Banten.

Program yang dinamakan Future Leadership Program (PFLP) itu dibuka lewat upacara khusus, dan dipimpin Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Donny mengatakan PFLP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebab ratusan peserta merupakan calon pemimpin perusahaan pelat merah pada masa depan.

"Program ini (berlangsung) selama sembilan bulan. Tiga bulan di antaranya dilaksanakan di Kodiklat TNI ini. Kemudian empat bulan nanti (dilakukan) di Danantara Corporate University, dan dua bulan sesudahnya akan magang di beberapa tempat. Nanti kami akan putuskan," ujar Donny di Kodiklat TNI, Serpong, Rabu, 20 Mei 2026.

Ratusan pegawai baru BUMN itu merupakan gelombang pertama tahun anggaran 2026 yang mengikuti PFLP. Donny menyebut ada 1.068 pegawai yang diundang mengikuti seleksi. Sebanyak 700 orang hadir dan hanya 400 orang yang dinyatakan lolos pada gelombang pertama: 272 peserta pria dan 128 perempuan.

Lebih lanjut, Donny mengatakan, selama digembleng tiga bulan di Kodiklat TNI, ratusan peserta akan mendapat latihan dasar militer. Mulai dari pelatihan kedisiplinan, nasionalisme, jiwa kebangsaan, kebersamaan, hingga daya juang.

Namun, Donny menggarisbawahi materi latihan dasar militer yang diberikan kepada ratusan pegawai baru BUMN itu bukan untuk menjadikan mereka prajurit TNI. Dia menyebut itu semua dilakukan untuk pembentukan karakter.

"Itu adalah basic-basic yang kami ajarkan. Demikian juga dalam baris berbaris. Ini contoh ya, dari baris-berbaris saja mengajarkan filosofi kebersamaan, kerapian, hingga disiplin. Jadi jangan dilihat negatif dulu," kata purnawirawan tinggi TNI Angkatan Udara (AU) itu.

"Mereka tidak akan dijadikan prajurit. Itu semua merupakan bentuk pembinaan karakter," imbuhnya.

Sementara, pola hidup disiplin yang diajarkan selama digembleng di Kodiklat TNI mulai dari bangun pagi, senam bersama hingga mengikuti keseharian di lingkungan Kodiklat TNI. Proses yang dilalui pegawai baru BUMN menyerupai ASN baru yang ikut program komponen cadangan. Mereka mengikuti latihan dasar militer di enam lembaga pendidikan di TNI selama 45 hari.

Kemudian di ranah pendidikan, Kemhan menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk meluncurkan ekstrakurikuler baru bernama Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI). Ekstrakurikuler alias ekskul baru itu ditujukan bagi peserta didik di sekolah-sekolah tingkat menengah.

KKRI bukan program baru, sebab sudah diluncurkan sejak 2025. Namun, pada tahun ini program tersebut dijadikan ekskul di sekolah dan madrasyah aliyah. Konsep KKRI pada 2025 dilakukan dengan cara mengirim siswa sekolah ke barak TNI. Siswa SMA atau SMK digembleng selama tiga hari.

Peluncuran KKRI menjadi ekskul dilakukan di SMKN 26 Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Rabu, 23 September 2026. Acara itu dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Mengah dan Dasar, Atip Latipulhayat, dan Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema. Kemhan turut memboyong sejumlah pelajar yang sudah ikut program KKRI.

Dalam pidatonya, Gabriel mengatakan, KKRI diinisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadikan program nasional.

"Ini merupakan program prioritas nasional yang langsung diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi unggul," ujar Gabriel di Pulo Gadung.

Dia mengatakan, KKRI merupakan kegiatan ekskul pada tingkat pendidikan menengah, baik itu SMA, SMK, madrasah, aliyah atau semua tingkatan sekolah menengah sederajat.

KKRI resmi dimasukan ke dalam ekstrakurikuler sekolah tingkat menengah lewat keputusan Mendikdasmen RI Nomor 136 Tahun 2026 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Keputusan itu diteken oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada 5 Mei 2026 di Jakarta.

KKRI resmi dimasukan ke dalam ekstrakurikuler sekolah tingkat menengah lewat keputusan Mendikdasmen RI Nomor 136 Tahun 2026 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Keputusan itu diteken oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada 5 Mei 2026 di Jakarta.

Pelajar dari berbagai daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terjaring ikut demo pada 27 Agustus 2026 dikirim ke barak militer.

Hal itu dikonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, dari 29 siswa yang awalnya diberangkatkan, sebanyak 27 orang mengikuti program bela negara yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama Polda Metro Jaya. Para siswa tersebut mengikuti pembekalan bersama peserta dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta.

"Memang Jakarta juga ikut mengirimkan dari Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, Depok, dan sebagainya. Dari Jakarta sendiri yang diberangkatkan awalnya 29, tetapi yang mengikuti program itu 27," kata Pramono di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Menurut Pramono, program bela negara merupakan kegiatan yang baik, khususnya bagi para pelajar. Dia menilai pembekalan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negara.

"Ini adalah program bela negara. Menurut saya, program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya sendiri," ujar dia.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI tidak menjadi pihak yang menjalankan pendidikan dalam program tersebut. Oleh karena itu, dia meminta pertanyaan mengenai teknis dan materi pembekalan disampaikan kepada instansi yang menyelenggarakannya.

"Sehingga dengan demikian kalau mengenai program detailnya, karena ini yang melakukan adalah Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya, tolong ditanyakan pada instansi yang melakukan pendidikan," kata Pramono.