Netanyahu Kecam Wali Kota New York Mamdani yang Ingin Tangkap Dirinya

Sejumlah pakar hukum menilai kemungkinan Mamdani menangkap Netanyahu hampir tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan hukum federal AS. Mereka mengatakan bahwa pejabat yang mencoba melaksanakan penangkapan justru berpotensi menghadapi tuntutan pidana federal.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, juga mengecam pernyataan Mamdani dan menyebutnya sebagai sandiwara politik semata. Menurutnya, Washington bukan negara pihak Statuta Roma sehingga tidak mengakui yurisdiksi ICC, dikutip dari NBC News.

Waltz menambahkan bahwa Markas Besar PBB memberikan perlindungan diplomatik kepada kepala pemerintahan yang berkunjung ke New York. Selain itu, kepala negara juga menikmati kekebalan hukum, serta menegaskan kewenangan pemerintah federal berada di atas otoritas wali kota.

Mantan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, mengatakan bahwa Mamdani tampaknya melebih-lebihkan sandiwara politiknya. Dia menyebut Mamdani sebagai wali kota komunis dan antisemit yang mencoba membuat berita untuk audiensnya sendiri.

Netanyahu juga menuduh Mamdani mendukung Hamas. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menilai wali kota New York tersebut gagal mengatasi meningkatnya antisemitisme di kotanya. Danon menegaskan Netanyahu tetap akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York dan menyampaikan posisi Israel di hadapan masyarakat internasional.

Dilansir The Guardian, selama kampanye pemilihan wali kota, Mamdani beberapa kali menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida dan menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Pada September lalu, Mamdani mengatakan akan memerintahkan Kepolisian New York untuk menangkap pemimpin negara Zionis itu apabila berkunjung ke kota tersebut.

Kantor Netanyahu menolak legitimasi ICC dan menyebut surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel tidak sah. Pihaknya menyinggung mantan jaksa ICC, Karim Khan, yang menerbitkan surat perintah tersebut beberapa hari sebelum tuduhan pelanggaran seksual terhadap dirinya mencuat ke publik. Tel Aviv menyebut hal itu sebagai upaya Khan untuk mengalihkan perhatian publik.

Polemik tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap ICC. Washington telah menjatuhkan sanksi kepada Khan dan sejumlah pejabat pengadilan internasional itu sebagai respons atas penyelidikan terhadap pejabat tinggi Israel terkait perang di Gaza serta penyelidikan terhadap personel militer AS di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga baru-baru ini meluncurkan kampanye besar-besaran untuk melumpuhkan ICC. Rubio menilai pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut telah menyalahgunakan hukum internasional untuk menyerang kepentingan AS.