Abuja, IDN Times - Pemerintah Nigeria pada Jumat (4/6/2021), waktu setempat, mengumumkan akan menangguhkan operasi Twitter, tanpa batas waktu yang ditentukan. Pemerintah belum menyampaikan kapan penangguhan mulai diterapkan, tapi alasannya disampaikan karena mengancam keberadaan perusahaan Nigeria.
Penangguhan ini dilakukan dua hari setelah tweet Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari yang mengancam akan menghukum para separatis regional dihapus oleh Twitter.
Dilansir Al Jazeera, terkait penangguhan itu Menteri Informasi Nigeria, Lai Mohammed mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena "penggunaan platform yang terus-menerus untuk kegiatan yang mampu merusak keberadaan perusahaan Nigeria".
Menteri tersebut tidak menjelaskan mengenai kapan waktu penangguhan dan bentuk penangguhan yang akan diambil. “Pengumuman yang dibuat oleh Pemerintah Nigeria bahwa mereka telah menangguhkan operasi Twitter di Nigeria sangat memprihatinkan. Kami sedang menyelidiki dan akan memberikan pembaruan ketika kami tahu lebih banyak," kata Mohammed dalam sebuah pernyataan.
Sebelum pengumuman rencana pemerintah Nigeria terhadap Twitter, media sosial dari AS itu, dua hari sebelumnya pada hari Rabu (2/6/2021), waktu setempat, menghapus unggahan Presiden Buhari yang mengancam akan menghukum kelompok yang disalahkan atas serangan terhadap gedung-gedung pemerintah telah melanggar kebijakan "perilaku kasar" Twitter dan menangguhkan akunnya selama 12 jam.
Dalam tweet yang dihapus itu Buhari mengatakan. "Banyak dari mereka yang berperilaku buruk saat ini terlalu muda untuk menyadari kehancuran dan hilangnya nyawa yang terjadi selama Perang Saudara Nigeria,” tulis Buhari, mengacu pada konflik 1967-70. “Kami yang berada di ladang selama 30 bulan, yang menjalani perang, akan memperlakukan mereka dalam bahasa yang mereka pahami.”
Dilansir Reuters, seorang pembantu menteri, ketika ditanya tentang rincian penangguhan, dia mengatakan. "Tunggu dan lihat bagaimana hasilnya." Terkait operasinya yang akan dihentikan oleh pemerintah Nigeria, Twitter menyampaikan bahwa mereka sedang menyelidiki penangguhan operasinya yang dinggap "sangat memprihatinkan" dan "akan memberikan pembaruan ketika kami mengetahui lebih banyak," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
Terkait rencana penangguhan juru bicara Airtel, salah satu operator seluler terbesar di Nigeria, pada hari Jumat menolak untuk mengatakan apakah perusahaan telah menerima arahan pemerintah tentang penangguhan tersebut. Operator seluler besar lainnya, MTN tidak menanggapi panggilan dan pesan yang diminta untuk memberikan tanggapan mengenai penangguhan.
Dilansir BBC, pada tahun 2020 terjadi unjuk rasa di Nigeria yang mengecam kebrutalan polisi, demonstran tidak hanya protes di jalan, tapi juga bersatu dalam tagar #ENDSARS, yang sebagian besar dilakukan di Twitter. Protes itu mendapat dukungan dari CEO Twitter, Jack Dorsey, yang memberikan sumbangan kepada salah satu kelompok penyelenggara terkemuka. Sebuah emoji khusus juga dibuat untuk protes.
Demonstrasi dengan tagar #ENDSARS mengatur protes, mengumpulkan dana, dan digunakan untuk membagikan bukti bahwa polisi telah melakukan tindakan brutal terhadap warga.
Twitter telah membantu memberikan suara bagi banyak pemuda Nigeria, tapi di mata pemerintah peran perusahaan AS dalam menggembleng populasi muda di Nigeria dianggap telah melewati batas.
Selain kesal dengan tweet Buhari yang dihapus dan pemberian dukungan terhadap protes pemerintah Nigeria juga kesal dengan keputusan perusahaan itu pada bulan April 2021, yang memilih negara tetangga Ghana untuk kantor Afrika pertamanya. Menteri informasi Mohammed mengkritik keputusan Twitter, dia mengatakan perusahaan telah dipengaruhi oleh representasi media yang keliru tentang Nigeria, termasuk laporan tindakan keras terhadap protes terhadap kebrutalan polisi tahun lalu.
Dilansir Al Jazeera, penangguhan yang akan dilakukan oleh pemerintah Nigeria mendapat kecaman dari kelompok hak asasi oleh pengguna media sosial.
Peneliti Human Rights Warch, Anietie Ewang melalui Twitter mengatakan. “Tindakan represif ini adalah upaya yang jelas untuk menyensor perbedaan pendapat & melumpuhkan ruang sipil."
Amnesti Internasional cabang Nigeria juga mengecam langkah tersebut dan meminta pihak berwenang untuk "segera membalikkan penangguhan yang melanggar hukum dan rencana lain untuk membungkam media, menekan ruang sipil, dan merusak hak asasi manusia Nigeria".
Terkait penangguhan itu, Jim Anderson, CEO SocialFlow, pengembang konten dan perangkat lunak internasional, mengatakan kepada Al Jazeera, dia tidak yakin pemblokiran akan berjalan efektif.
“Ada tantangan yang sangat pragmatis, yaitu bagaimana menegakkan larangan. Saya menduga apa yang coba dilakukan Nigeria adalah memblokir alamat IP yang terkait dengan Twitter, blok tingkat infrastruktur. Itu hal yang sulit dilakukan,” katanya, mencontohkan yang dilakukan Tiongkok. “Tiongkok telah memblokir Twitter tetapi Anda dapat melihat puluhan juta orang mengakses Twitter melalui cara lain. Firewall yang hebat tidak selalu merupakan firewall yang sangat efektif, tentu saja tidak untuk Tiongkok dan saya kira juga tidak untuk Nigeria."
Meski akan diblokir oleh pemerintah tampaknya warga Nigeria yang ingin menyuarakan pendapatnnya di Twitter akan menggunakan bantuan VPN untuk tetap bisa mengakses Twitter seperti yang dilakukan ketika protes #ENDSARS.