Jakarta, IDN Times - Aparat penegak hukum Norwegia menyita sebuah kapal ekspedisi milik Rusia di perairan Kepulauan Svalbard pada Rabu (2/9/2026). Penyitaan ini dilakukan guna mengeksekusi pembayaran ganti rugi atas perampasan aset perusahaan energi asal Ukraina, Naftogaz.
Tindakan hukum tegas tersebut sontak memicu eskalasi ketegangan diplomatik antara Norwegia dan Rusia. Pemerintah Rusia mengecam keras operasi penyitaan itu dan menuntut agar armada kapal segera dibebaskan.
Gubernur Svalbard menahan kapal Professor Molchanov saat armada tersebut berlabuh di Pelabuhan Barentsburg. Perintah penyitaan ini diterbitkan oleh Pengadilan Distrik Nord-Troms dan Senja guna melarang kapal bertolak dari dermaga.
Kementerian Kehakiman Norwegia menegaskan bahwa aparat di lapangan sekadar menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah Norwegia juga memastikan tidak mengintervensi pokok sengketa kepemilikan aset tersebut.
Kendati kapal disita, para peneliti dan awak kapal dipastikan tidak ditahan secara fisik serta tetap diizinkan beraktivitas.
Penyitaan ini berakar dari putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag pada April 2023. Dalam putusan tersebut, Rusia diwajibkan membayar kompensasi senilai 4,22 miliar dolar AS (Rp74,4 triliun) kepada Naftogaz atas pengambilalihan secara ilegal aset infrastruktur energi Ukraina pasca-aneksasi Krimea pada 2014.
Tim kuasa hukum Naftogaz telah memantau pergerakan kapal berbendera Rusia itu melalui sistem pelacak otomatis selama berbulan-bulan. Pengadilan menilai kapal tersebut dioperasikan untuk kegiatan komersial sehingga tidak memiliki kekebalan hukum sebagai aset negara.
Pihak Ukraina menegaskan komitmennya untuk terus memburu aset komersial milik Rusia di berbagai belahan dunia.
"Rusia tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan menolak putusan arbitrase internasional," tegas Penjabat Kepala Eksekutif Naftogaz, Sergii Fedorenko.
Merespons tindakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia segera memanggil Duta Besar Norwegia di Moskow untuk melayangkan nota protes resmi. Pihak Rusia menilai penahanan kapal tersebut melanggar ketentuan kebebasan akses yang dijamin dalam Traktat Svalbard 1920.
Pemerintah Rusia mengecam keras aksi penyitaan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum oleh negara-negara Barat. Kedutaan Besar Rusia di Oslo memastikan bakal mengajukan banding resmi guna membebaskan kapal yang tengah mengangkut logistik bagi warga di wilayah kutub tersebut.
Sementara itu, otoritas Svalbard menjamin keselamatan seluruh penumpang selama proses hukum berlangsung di pengadilan.
"Kami tengah berdialog dengan pimpinan Barentsburg guna mencari solusi untuk memulangkan para penumpang secara aman ke Rusia," ujar Gubernur Svalbard, Lars Fause.